Sunday, 21 Safar 1441 / 20 October 2019

Sunday, 21 Safar 1441 / 20 October 2019

Pilkada 2018, Pemilih Dinilai Semakin Dewasa

Selasa 03 Jul 2018 16:39 WIB

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Andri Saubani

Pilkada Jawa Barat. Warga menggunakan hak pilihnya di Pilkada Jawa Barat, Depok, Rabu (27/5).

Pilkada Jawa Barat. Warga menggunakan hak pilihnya di Pilkada Jawa Barat, Depok, Rabu (27/5).

Foto: Republika/ Wihdan
Pilkada Serentak 2018 telah digelar 27 Juni di 171 daerah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philip J. Vermonte menilai, pemilih di hampir tiap daerah semakin dewasa dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Tren ini terlihat dari fenomena pemilih yang mulai mendasarkan pilihan pada kebutuhan akan kebutuhan daerah dengan kemampuan governability, public services dan transparansi.

Philip memantau, kedewasaan ini terjadi di lima provinsi besar yang menyelenggarakan Pilkada Serentak pada Rabu (27/6). Yakni, ketika rakyat banyak memilih Ridwan Kamil yang teknokratis maupun Khofifah, tokoh tanpa darah biru.

"Ini sebuah pertanda baik," tuturnya dalam diskusi media Evaluasi Pilkada Serentak 2018 di Hotel Atlet Century, Senayan, Senin (2/7).

Pemilih yang kian cerdas juga terlihat dari Pilkada di Sulawesi Selatan, di mana Nurdin Abdullah sementara dianggap menang menurut perhitungan cepat. Ia mampu mengalahkan lawannya yang merupakan bagian dari dinasti di Makassar. Kemenangan Nurdin Abdullah mulai menunjukkan, rakyat kian menilai apakah seorang calon akan bisa memperbaiki daerahnya.

Tren ini tidak terjadi tanpa sebab. Philip mengatakan, kecerdasan pemilih semakin terlihat akibat konsekuensi logis dari desentralisasi otonomi daerah.

Ketika pilkada semakin mendekat ke 'bawah', yakni tingkat kota dan kabupaten, maka rakyat semakin memiliki wewenang kuat dalam memilih pemimpin daerah. "Dampaknya, kian banyak calon-calon kepala daerah yang dituntut untuk lebih dekat dengan rakyat," ucapnya.

Philip menyebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai ‘anak kandung’ dari desentralisasi otonomi daerah ini. Ia memulai perjalanan dari wali kota Solo, maju ke Pilkada Jakarta dan mampu menduduki jabatan gubernur Ibu Kota sampai akhirnya menjabat sebagai presiden periode 2014-2019.

Dampak lain yang dirasakan dari konsekuensi logis ini adalah adanya benchmark. Masyarakat di kota lain kini jadi memiliki standar baru terkait governability kepala daerah dengan mengacu gubernur, wali kota ataupun bupati di suatu kota yang dianggap sukses memimpin daerahnya.

Tren ini bagus untuk dipertahankan ke depannya. Kota maupun kabupaten dan provinsi di Indonesia akan memiliki sumber-sumber kepemimpinan nasional yang semakin datang dari daerah. "Mereka yang punya pengalaman gubernur, wali kota atau bupati, bisa saja naik tingkat ke nasional seperti Pak Jokowi," kata Philip.

Peneliti dari Populi Center, Nona Evita menjelaskan, pemilih di Indonesia sudah semakin cerdas dan dewasa. Tren ini terlihat dari fenomena Pilkada Kota Makassar, di mana paslon tunggal dikalahkan oleh kotak kosong. Nona melihat, dengan kemenangan kotak kosong, masyarakat semakin ingin terlibat dalam proses demokrasi dengan menggunakan hak suaranya.

Apabila fenomena paslon tunggal ini terjadi pada lima hingga 10 tahun lalu, Nona memprediksi kondisinya akan berbeda. Masyarakat enggan datang ke TPS dan memutuskan untuk golput.

"Tapi, saat ini, mereka lebih mau memilih, menyampaikan aspirasinya. Ini bukti bahwa bentuk partisipasi sudah meningkat," ujarnya.

 

photo
Pilkada Serentak 2018


   

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA