Jumat, 14 Sya'ban 1440 / 19 April 2019

Jumat, 14 Sya'ban 1440 / 19 April 2019

PDIP Kalah di Sumut, Pengamat: Akibat Ego Elite Dipaksakan

Kamis 28 Jun 2018 16:35 WIB

Rep: Issha Harruma/ Red: Andri Saubani

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat - Sihar Sitorus didampingi Politisi PDI PerjuanganTrimedya Panjaitan (kanan) memberikan keterangan hasil hitung cepat lembaga survei Pemilihan Gubernur Sumut 2018 di Medan, Sumatera Utara, Rabu (27/6).

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat - Sihar Sitorus didampingi Politisi PDI PerjuanganTrimedya Panjaitan (kanan) memberikan keterangan hasil hitung cepat lembaga survei Pemilihan Gubernur Sumut 2018 di Medan, Sumatera Utara, Rabu (27/6).

Foto: Antara/Septianda Perdana
Pasangan Djarot-Sihar kalah di Pilgub Sumut berdasarkan hasil hitung cepat.

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Kekalahan PDIP yang hampir dapat dipastikan dalam Pemilihan Gubernur Sumatra Utara (Pilgub Sumut) dinilai sebagai kesalahan elite partai dalam membuat kebijakan. Mereka dianggap terlalu mementingkan ego partai sehingga harus keok seperti dua pilgub sebelumnya.

Hal ini disampaikan pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (UMSU), Arifin Saleh Siregar. Menurutnya, kekalahan pasangan nomor urut 2, Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss), sangat erat dengan ego yang dipaksakan petinggi PDIP.

"Megawati (Ketua Umum PDIP) terlalu memaksakan kehendak memajukan kadernya di Pilgub Sumut. Sementara elite parpol tidak dapat memberi informasi valid mengenai kondisi dan karakteristik warga Sumut," kata Arifin, Kamis (28/6).

Pemilihan Djarot sebagai calon gubernur sebenarnya masih memungkinkan jika dibantu wakil yang mampu mengangkat elektabilitasnya. Menurut Arifin, berkaca dari dua kekalahan PDIP di Pilgub Sumut sebelumnya, dua tokoh yang mereka usung sebagai calon gubernur, Tritamtomo dan Effendi Simbolon, sebenarnya cukup ternama walau bukan warga Sumut.

Namun, calon wakil yang dipilih, Benny Pasaribu dan Djumiran Abdi, tidak memiliki elektabilitas yang mumpuni untuk mendongkrak suara pasangan itu. "Ego parpol terlalu dikedepankan dengan memasangkan Djarot dengan Sihar," ujar Arifin.

Selain tidak memiliki elektabilitas yang mumpuni, pemilihan Sihar Sitorus sebagai calon wakil gubernur juga dinilai justru memperkuat politik identitas. "Apalagi mereka muncul di saat momentum tidak pas, di saat semangat keumatan tengah menggebu-gebu," kata Dekan FISIP UMSU itu.

Untuk diketahui, berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah unggul dari Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Namun, hasil ini belum dapat dijadikan dasar. Mereka masih harus menunggu penghitungan yang resmi dilakukan KPU.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku terkejut dengan perolehan suara pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus pada Pilkada Sumut. Namun, Hasto tetap mensyukuri hasil Pilkada Serentak 2018. Hasto menyebut, dari 17 provinsi yang menggelar pilkada, pasangan yang diusung PDIP menang di enam daerah.

Menurut dia, raihan itu tidak jauh meleset dari target yang dicanangkan partai, yakni tujuh kemenangan. "Ya ada yang mencapai target ada yang tidak, kami dari tujuh target yang bisa mencapai enam, paling tidak itu lumayan,” di Kantor DPP PDIP, Rabu (27/6).

Hasto mengatakan, PDIP sudah melakukan pengecekan. Sementara ini dari 17 provinsi, PDIP unggul di Bali, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Selatan. “Jadi ada enam yang kami peroleh, ini masih sangat dinamis Sumatra Selatan," ujar dia.

Terkait hasil Pilkada Sumut, menurut Hasto, PDIP masih akan melakukan kajian untuk mengetahui apakah kekalahan ini karena politik identitas. Dia menambahkan, PDIP mengusung Djarot-Sihar pada pemilihan gubernur (pilgub) Sumut bukan dengan membeda-bedakan suku, etnis, dan golongan.

"Kami mencalonkan Pak Djarot karena kami berbicara tentang Indonesia raya,” kata dia.

Hasto menerangkan, Indonesia dibangun untuk semua. “Indonesia dibangun tanpa membeda-bedakan dari aspek suku, etnis, dan golongan, atau putra daerah. Karena jika lihat itu sebagai logika utama, itu sangat berbahaya," ujar Hasto.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA