Monday, 17 Sya'ban 1440 / 22 April 2019

Monday, 17 Sya'ban 1440 / 22 April 2019

BPIP: Ketakutan Pilkada Serentak Diwarnai SARA tak Terjadi

Kamis 28 Jun 2018 14:04 WIB

Rep: Rizky suryarandika/ Red: Esthi Maharani

Peserta tengah mendengarkan paparan materi dalam seminar di Ponpes Al-Idrisiyah Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, Kamis (28/6).

Peserta tengah mendengarkan paparan materi dalam seminar di Ponpes Al-Idrisiyah Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, Kamis (28/6).

Foto: Rizky Suryandika / Republika
Masyarakat mulai dewasa dan cerdas dalam berpolitik

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Penyampaian isu yang mengandung unsur Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dinilai tak lagi punya masa depan. Hal itu disampaikan staf ahli Badan Pemantapan Ideologi Pancasila (BPIP) Asep Salahudin ketika mengisi acara di Pondok Pesantren Al-Idrisiyah di Kabupaten Tasimmalaya Jawa Barat, Kamis (28/6).

Ia menilai yang menjadi ketakutan bahwa pilkada serentak tahun ini akan banjir isu SARA seperti di Jakarta ternyata tidak terjadi. Menurutnya hal itu disebabkan masyarakat mulai dewasa dan cerdas. Dengan begitu maka bisa membedakan antara urusan politik dan agama.

"Ini (isu SARA) tidak memiliki masa depan sebenarnya. Hanya proses memanipulasi agama, memanipulasi politik identitas untuk kepentingan yang bersifat sesaat pragmatis, dan masyarakat semakin ke depan saya kira semakin paham dengan proses-proses politik seperti itu," katanya.

Ia optimis masyarakat ke depannya semakin melek literasi agar memahami dan tak terjerumus dalam isu SARA. Ia mengingatkan juga supaya dalang penebar isu SARA menyadari bahwa masyarakat Indonesia sendiri yang menjadi korban atas ulah itu.

"Siapa pun politisinya yang memainkan, apalagi memanipulasi agama untuk kepentingan pragmatisme politik untuk kepentingan perebutan kekuasaan saya kira mereka tidak memiliki masa depan. Yang dikorbankan justru masyarakat, justru bangsa ini," ungkapnya.

Ia memandang seharusnya bangsa fokus pada proses bernegara yang terbuka dan inklusif. Lewat upaya itu, masing-masing komponen bangsa dapat saling menghargai walau ada perbedaan.

"Dalam semangat politik kewargaan itu warga negara tidak dibedakan berdasarkan suku agama identitas etnik semua sama sebenarnya. Jadi itu yang menjadi proyek para pendiri bangsa seperti itu, konsepnya politik kewarganegaraan bukan politik sempit atau eksklusif berdasarkan agama etnis dan lain-lain," jelasnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA