Sunday, 13 Syawwal 1440 / 16 June 2019

Sunday, 13 Syawwal 1440 / 16 June 2019

Lima Pesan Moral Pilkada dari Ketua Umum PBNU

Selasa 26 Jun 2018 08:43 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Andri Saubani

Kiai Said Aqil Siroj, selaku pengasuh Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah menyampaikan bahwa santri harus menguasai segalanya.

Kiai Said Aqil Siroj, selaku pengasuh Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah menyampaikan bahwa santri harus menguasai segalanya.

Foto: istimewa
NU menilai pilkada serentak adalah hajat politik besar dan penting bagi Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pilkada serentak 2018 merupakan hajat politik yang besar dan penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Alasannya, pilkada ini tidak saja berlangsung merata di Indonesia, tetapi juga dimaknai sebagai persiapan politik menghadapi Pemilu 2019 tahun depan.

Berkaitan dengan pilkada dan pemungutan suara 27 Juni 2018 yang berlangsung di 171 daerah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan, warga Indonesia merupakan bangsa yang berbudaya, berakhlak, ramah, dan santun. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj memberikan beberapa pesan moral untuk pesta demokrasi ini.

Pertama, NU merupakan organsiasi sosial keagamaan yang berpegang teguh pada Khittah-1926, yakni tidak berpolitik praktis karena bukan bukan organisasi politik. “Politik bagi NU adalah politik moral demi kebaikan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Sehingga, dalam pemilu atau pilkada, NU secara organisasi tidak dapat mendukung calon tertentu,” ujarnya dalam keterangan tulis yang diterima Republika, Selasa (26/6).

Kedua, NU memercayakan pelaksanaan pilkada kepada penyelenggara (KPU, Bawaslu, dan DKPP) agar dapat melaksanakan pilkada dengan profesional, mandiri, netral, dan dapat melayani seluruh kepentingan sebaik-baiknya, baik kepada masyarakat pemilih maupun kepada semua calon tanpa terkecuali.

Ketiga, NU mengimbau kepada warga negara yang memiliki hak pilih agar menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab dengan memegang prinsip bebas, jujur, adil, rahasia, dan bermartabat. “Dalam menentukan calon pemimpin daerah yang memiliki kompetensi dan akhlak yang baik, seperti kejujuran dan kemauan untuk membangun kemaslahatan masyarakat di daerah masing-masing,” ucapnya.

Keempat, kepada pada calon kepala daerah dan wakilnya untuk dapat bersaing secara sehat, jujur, fair, taat hukum, mengedepankan akhlakul karimah, dan menerima hasil pilkada secara bertanggung jawab. “Kepada pihak-pihak yang pada akhirnya memiliki ketidakpuasan atas berbagai sebab dalam pelaksanaan pilkada ini agar menyerahkan kepada mekanisme hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

Kelima, NU mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk sama-sama menjaga ketertiban, ketenangan, dan keamanan bersama, baik sebelum, saat, maupun sesudah pelaksanaan pilkada. “Kami mengimbau untuk memandang perbedaan sebagai rahmat. Perbedaan pilihan calon kepala daerah tidak boleh menjadi alasan untuk perpecahan, apalagi saling menghasut, mengintimidasi, dan memprovokasi dengan alasan apa pun. Semua pihak harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan,” katanya.

photo

Infografis Pilkada Serentak 2018

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA