Senin, 3 Zulqaidah 1439 / 16 Juli 2018

Senin, 3 Zulqaidah 1439 / 16 Juli 2018

Dirjen Otda Kemendagri: Netralitas ASN di Pilkada Harga Mati

Ahad 24 Juni 2018 09:54 WIB

Red: Bayu Hermawan

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono memberikan paparannya saat Konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (21/6).

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono memberikan paparannya saat Konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (21/6).

Foto: Republika/Mahmud Muhyidin
ASN yang tidak netral dalam pilkada akan dikenakan sanksi.

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Otda Kemendagri), Sumarsono kembali mengingatkan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada serentak 2018 mendatang. Sumarsono menegaskan, ASN yang tidak netral dalam pilkada akan dikenakan sanksi.

"(Netralitas) Mutlak harga mati. Banyak yang sudah diberikan sanksi. Secara nasional 1.000 orang diberikan sanksi karena tak netral," ujar Sumarsono saat ditemui di Makassar, Ahad (24/6).

Sumarsono mengungkap, bentuk pelanggaran netralitas yang terjadi diantaranya foto dengan pasangan calon yang diunggah dalam media sosial. Tak hanya kepada ASN, sanksi tegas juga berlaku kepada TNI/Polri.

"Sanksi teguran, 125 diberikan peringkatan tegas, polisi tiga orang diberikan sanksi, ada yang diturunkan pangkat. 125 ini sudah saya tanda tangani pemberian sanksi. Saya kira saat ini pemerintah sangat tegas dan konsisten," ujar Sumarsono.

Ia mengungkap, Pemerintah dan aparat terkait juga terus memantau persiapan akhir Pilkada di daerah penyelenggara Pilkada serentak 2018. Termasuk diantaranya pengamanan yang tidak hanya oleh aparat kepolisian maupun TNI tetapi juga Pemerintah daerah, KPU, Bawaslu hingga masyarakat di RT/RW setempat. Sebab Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan itu berharap gelaran Pilkada serentak 2018 menjadi sebuah pesta demokrasi yang menggembirakan.

"Jauhkan dari rasa pemilih takut, ancaman, deg-degan. Pengamanan Pilkada bukan cuma Tugas Gubernur, polisi, Bawaslu, kpu, tapi RT/RW juga. Karena itu TPS mau diramaikan dengan ornament atau musik silakan saja. Pokoknya bikin pencoblos masuk senyum, keluar senyum," ujar Sumarsono.

Ia juga berharap masing-masing pasangan calon beserta tim mengimbau massanya siap menang dan siap kalah. Hal itu untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berlangsung aman. "Syukur-syukur masing masing paslon bisa kumpul untuk deklarasi siap menang, siap kalah. Saya Kira kalau bisa bagus. Setelah Pilkada Ada doa untuk bangsa Pilkada seluruh Indonesia agar berjalan aman," ujarnya.

Baca juga: SBY: Harapan Saya BIN, Polri dan TNI Netral di Pilkada

https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/06/24/pasy1f354-sby-harapan-saya-bin-polri-dan-tni-netral-di-pilkada

Sebelumnya Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono meminta aparatur negara, BIN, TNI dan Polri tetap netral selama pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018. SBY menyampaikan sejumlah harapannya dalam pelaksanaan Pilkada Jabar dan Pilkada serentak 2018 di seluruh Indonesia. Terkait netralitas tersebut, SBY mengatakan selama 10 tahun berkuasa, dirinya mengenal pemerintah dan TNI.

Menurut SBY , karena selama 10 tahun itu lah, ia menyampaikan agar negara, pemerintah termasuk BIN, TNI dan Polri bersikap netral, meskipun dulu dirinya juga capres 2009 meskipun parpolnya juga ikut dalam pemilu, dan tahun 2014 elektavilitas PD sedang rendah.

Fauziah Mursid

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES