Sabtu, 9 Syawwal 1439 / 23 Juni 2018

Sabtu, 9 Syawwal 1439 / 23 Juni 2018

DPR-KPK Bahas Strategi Pencegahan Korupsi Terkait Pilkada

Senin 12 Maret 2018 17:04 WIB

Red: Andri Saubani

Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kiri) bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) serta anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan (kedua kanan) dan Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) saling berpergangan tangan usai menghadiri laporan tahunan KPK di gedung KPK, Jakarta, Senin (12/3).

Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kiri) bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) serta anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan (kedua kanan) dan Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) saling berpergangan tangan usai menghadiri laporan tahunan KPK di gedung KPK, Jakarta, Senin (12/3).

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Ketua DPR Bambang Soesatyo hari ini memenuhi undangan KPK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas strategi soal pencegahan terhadap korupsi yang masif diakibatkan oleh pelaksanaan Pilkada Serentak. Ketua DPR Bambang Soesatyo hari ini memenuhi undangan KPK.

"Ya, tadi kami tidak bicara teknis tidak bicara kasus tetapi lebih bicara strategi bagaimana melakukan pencegahan terhadap korupsi yang masif terutama yang diakibatkan oleh pemilihan kepala daerah secara langsung," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo di gedung KPK, Jakarta, Senin (12/3).

Seusai menghadiri undangan KPK dalam rangka peluncuran Laporan Tahunan KPK dan juga acara "KPK Mendengar", ia mengatakan,"Kami memberikan masukan berdasarkan masukan dari masyarakat bahwa ada sebagian publik menilai Pilkada langsung lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya,".

Bambang menambahkan, untuk maju sebagai kepala daerah membutuhkan biaya yang sangat tinggi sehingga pada ujungnya melakukan tindak pidana korupsi. "Karena makin memperbesar korupsi di daerah-daerah karena untuk maju sebagai Kepala Daerah itu sangat dibutuhkan biaya yang sangat tinggi dan akhirnya ujung-ujungnya korupsi," kata Bamsoet.

DPR pun kata dia, meminta KPK untuk melakukan pengkajian apakah benar apa yang disampaikan sebagian masyarakat bahwa Pilkada Serentak itu lebih banyak mudaratnya. Terkait hal itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan lembaganya akan melakukan kajian kembali dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

"Tadi juga Pak Syamsuddin Haris dari LIPI juga datang, nanti kami undang lah banyak ahli banyak pakar kami undang, untung ruginya baik buruknya apakah Pilkada Langsung apakah Pilkada Keterwakilan seperti yang lalu," ungkap Agus.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES