Senin, 17 Sya'ban 1440 / 22 April 2019

Senin, 17 Sya'ban 1440 / 22 April 2019

Jimly: Perlu Kode Etik Parpol dalam Pilkada

Rabu 05 Agu 2015 21:06 WIB

Red: Bayu Hermawan

 Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie (kanan) dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik (kiri)memberikan keterangan pers usai melakukan rapat tertutup di kantor KPU, Jakarta, Jumat (5/6). (Republika/Rakhmawat

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie (kanan) dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik (kiri)memberikan keterangan pers usai melakukan rapat tertutup di kantor KPU, Jakarta, Jumat (5/6). (Republika/Rakhmawat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Jimly Asshiddiqie menilai perlu adanya kode etik bagi partai politik dan pasangan calon pemimpin daerah dalam mengikuti pemilihan kepala daerah.

"Harusnya kita pikirkan supaya ada kode etik juga bagi Parpol dan Paslon. Sehingga bagi partai politik dan pasangan calon yang melanggar etika dapat diberi sanksi," katanya di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (5/8).

Hal itu disampaikannya menanggapi adanya fenomena calon tunggal dan adanya partai politik yang kemudian menarik diri tidak jadi mendaftar di menit akhir.

Jimly dalam kesempatan tersebut juga mengusulkan adanya perubahan nama DKPP dari "Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum" menjadi "Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum" supaya peserta pemilu juga dapat masuk dalam lingkup kode etik tersebut.

Jimly mengatakan bahwa sanksi dapat diterapkan bagi pelanggar etika, seperti tidak diperbolehkan mengikuti pilkada hingga pembatalan pasangan calon.

"Kami sudah ada mekanismenya, dan salah satu keluhan Bawaslu adalah sanksinya tidak cukup kuat efek jeranya," katanya.

Pendapat pembentukkan kode etik parpol muncul setelah Komisi Pemilihan Umum Pusat mengumumkan hasil pendaftaran pasangan calon pilkada dan menyatakan ada tujuh daerah dengan pasangan calon kurang dari dua atau calon tunggal.

KPU Pusat menyebutkan tujuh daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, Kota Surabaya, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Pacitan di Jawa Timur, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Samarinda di Kalimantan Timur, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Komisioner KPU Ida Budhiati mengatakan bahwa pemberian sanksi bagi partai yang tidak mengajukan calon harus diatur dalam Undang-Undang (UU). "Itu harus diatur dalam UU pemberian sanksi," ucapnya.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA