Tuesday, 18 Sya'ban 1440 / 23 April 2019

Tuesday, 18 Sya'ban 1440 / 23 April 2019

Calon Tunggal Pilkada

'Dasar Hukum Perpanjangan Waktu Pendaftaran Pilkada Harus Jelas'

Rabu 05 Aug 2015 20:59 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Bayu Hermawan

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad (tengah) didampingi jajaran Pimpinan Bawaslu lainnya saat memberikan keterangan pers di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (5/8).    (Republika/Rakhmawaty La'lang)

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad (tengah) didampingi jajaran Pimpinan Bawaslu lainnya saat memberikan keterangan pers di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (5/8). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan pemerintah untuk memberikan kesempatan penyelenggara Pemilu terhadap tujuh daerah dengan calon tunggal, disikapi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan merekomendasikan perpanjangan waktu pendaftaran kembali bagi tujuh daerah tersebut.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini mengatakan perlu adanya kejelasan dasar hukum atas rekomendasi perpanjangan pendaftaran tersebut. Menurutnya, rekomendasi tidak boleh menabrak atau mengubah aturan sudah diundangkan.

"Dasar hukum perpanjangan waktu pendaftaran calon kan mesti diketahui publik, itu apa, padahal UU maupun PKPU hanya mengenal perpanjangan satu kali," ujar Titi saat dihubungi wartawan, Rabu (5/8).

Sebab menurutnya, rekomendasi yang diberikan Bawaslu tidak diatur dalam UU Pilkada maupun KPU. Sehingga, nantinya KPU juga harus melihat dasar hukum dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

"Harus jelas dasar hukumnya, karena ruang yang sekarang jika merujuk pada UU Nomor 8 tahun 2015 maupun PKPU 12 tahun 2015 kok, saya tidak melihat ruang adanya rekomendasi Bawaslu yah," katanya.

Selain itu juga, ia menilai perpanjangan waktu tidak serta merta menyelesaikan masalah calon tunggal. Pasalnya, jika diketahui tidak ada paslon yang mendaftar pada masa perpanjangan, maka penundaan diberlakukan bagi daerah tersebut.

Kalau pun ada jelas dia, akan semakin memperbesar peluang adanya paslon boneka yang sengaja diciptakan pada masa perpanjangan tersebut.

"Peluang (calon boneka) itu semakin besar karena kita mendorong parpol yang tidak mau menggunakan haknya untuk menggunakan hak nya," ucapnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA