Friday, 19 Ramadhan 1440 / 24 May 2019

Friday, 19 Ramadhan 1440 / 24 May 2019

Terkait Calon Tunggal di Pilkada, Pakar: Perppu Tidak boleh Diobral

Rabu 05 Aug 2015 19:50 WIB

Rep: Eko Supriyadi/ Red: Bayu Hermawan

Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin

Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin menilai pemerintah terlalu mudah dan gegabah dalam mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Ia mengatakan Perppu kedudukannya sama dengan UU, sehinga harus berhati-hati dalam merumuskan Perppu.

Menurutnya presiden harus mengungkapkan apa urgensinya sehingga terpaksa membuat Perppu. Apakah ketujug daerah itu membuat NKRI dalam masalah besar. Padahal Plt atau pejabat sementara dianggap hal yang biasa saja.

''Jadi presiden harus berpikir 1000 kali, bahwa ini situasi genting yang memaksa,'' kata Irman dalam diskusi DPD, di komplek parlemen, Rabu (5/8).

Jadi, lanjut Irman, unsur kegentingan yang memaksa itu harus dipikirkan kembali. Sebab, Perppu merupakan barang mahal dikonstitusi. Sebab kalau murah, rakyatlah yang akan dikorbankan. Karena pemerintah bisa membuat peraturan setingkat UU, tanpa harus melibatkan DPR.

''Karena itu DPR harus hati -hati untuk menyikapi perppu ini,'' jelasnya.

Irman menganggap, adanya daerah yang memiliki calon tunggal, akibat daru parpol belum maksimal melakukan kaderisasi, karena  hanya berapa persen saja yang memiliki calon tunggal.

''Yang bertanggung jawab adalah partai. Dia punya hak eksklusif untuk menentukan arah pembangunan politik,'' ujarnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA