Friday, 14 Sya'ban 1440 / 19 April 2019

Friday, 14 Sya'ban 1440 / 19 April 2019

Kartu Prakerja, Membebani Keuangan Negara atau tidak?

Jumat 08 Mar 2019 07:59 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/Ali Mansur/Febrianto Adi Saputro/Dessy Suciati Saputri/Nugroho Habibi/ Red: Muhammad Hafil

Jokowi dan Kartu-kartunya

Jokowi dan Kartu-kartunya

Foto: mgrol101
Kartu Prakerja dinilai berpengaruh terhadap elektabilitas Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) mengenalkan tiga kartu baru yang akan menjadi programnya saat terpilih kembali di Pilpres 2019 nanti. Salah satunya adalah Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga kuliah, dan Kartu Sembako.

Jokowi menjelaskan, Kartu Prakerja ini merupakan program peningkatan pelatihan yang akan diberikan oleh pemerintah bagi para pencari kerja. Ia berharap mereka akan mendapatkan bekal ketrampilan sebelum masuk ke dunia kerja.

Baca Juga

"Saya akan luncurkan yang namanya kartu pra kerja untuk memberikan layanan pelatihan koperasi, skilling, re-skilling, upskill. Ini pelatihan vokasi untuk meningkatkan ketrampilan bagi yang belum bekerja, pekerja, dan yang akan berganti pekerjaan," ujar Jokowi saat menyampaikan pidato kebangsaan dalam acara Konvensi Rakyat di Sentul International Convention Center, Bogor, Ahad (24/2) malam.

Ia menyampaikan, program ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Jokowi menyampaikan, pemerintah juga akan memberikan pelatihan vokasi kepada sekitar 500 ribu orang pada 2019 ini.

"Pada 2020, dua juta orang peserta pelatihan akan kita kerjakan. Dengan kartu ini kita akan terus meningkatkan program tersebut sehingga Indoensia memiliki SDM kualitas premium," ujar dia.

Selama ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat. Salah satunya yakni program vokasi dengan mendirikan balai latihan kerja (BLK) komunitas di pesantren-pesantren. Jokowi pun menargetkan pada 2019 ini akan mendirikan BLK komunitas hingga 1000 dan pada tahun depan ditargetkan hingga tiga ribu BLK.  

Kemudian, pada Jumat (1/3) malam di Kendari, Jokowi menjelaskan secara rinci soal Kartu Prakerja ini.  “Melalui kartu prakerja, lulusan SMA, SMK, politeknik, dan universitas bisa mendapatkan training untuk masuk ke industri. Selama belum mendapat pekerjaan, mereka akan dikasih honor yang besarnya masih dirahasiakan,” kata Jokowi dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (2/3).

Jokowi mengatakan, melalui KIP kuliah lulusan SMA atau SMK yang ingin melanjutkan kuliah tetapi tidak mampu, bisa menggunakan kartu tersebut untuk kuliah secara cuma-cuma. Dia melanjutkan, kedua program itu bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, setelah pembangunan infrastruktur.

"Saya yakin anak Indonesia akan berkualitas jika diberi training yang cukup,” katanya.

Jokowi juga menjelaskan konsep SDM Premium. Menurut Jokowi, program ini dilakukan untuk menjawab perubahan zaman ke tevolusi industri 4.0. Dia mengatakan, pemerintah akan melatih anak-anak muda  bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga ke luar negeri sehingga tercipta SDM premium.

Program yang diwacanakan oleh Jokowi ini dikritik oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Juru Bicara BPN,  Mohammad Nizar Zahro, mengkritik  program Kartu Prakerja akan membebani keuangan negara.

Dia mengatakan pemegang kartu tersebut tetap digaji meski belum mendapatkan pekerjaan. "Untuk gaji guru saja kita utang. Masak, Pak Jokowi mau tambah utang baru untuk gaji pengangguran?" kata Nizar, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/3).

Nizar menjelaskan program ini akan membebani keuangan negara karena ada tujuh juta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS). "Kalau Jokowi mau kasih gaji Rp 1 juta per orang, maka akan butuh biaya 7 triliun," kata dia.

Nizar menambahkan, program Kartu Pra-Kerja juga bertentangan dengan Undang Undang APBN 2019. Sebab, dokumen hukum yang telah ditandatangani Jokowi itu tidak mencantumkan pagu anggaran untuk program bagi-bagi kartu.

Berdasarkan UU no 12 tahun 2018 tentang APBN 2019 dan perpres 129 tahum 2018 tentang rincian APBN 2019 yang ditandatangani Jokowi, tidak ada tiga program sakti itu.  "Termasuk Kartu Pra Kerja. Daripada bagi-bagi kartu, Jokowi sebaiknya tunaikam janji tahun 2014, angkat honorer K2 menjadi ASN seluruhnya," tambah Nizar.

Nizar menilai, program Kartu Prakerja tidak efektif menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Menurutnya, salah satu solusi atasi pengangguran adalah memperbaiki kualitas pendidikan dengan menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri di Indonesia.

"Yang perlu dipersiapkan adalah SDM yang berkualitas, caranya dengan perbaiki kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, bukan bagi-bagi kartu," kata politikus Partai Gerindra ini.

Namun, kritikan ini disanggah oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno. Dia memastikan,  Kartu Prakerja yang sempat dijanjikan Presiden Joko Widodo tidak akan membebani. Ia memastikan bahwa program tersebut tidak akan bebani keuangan negara.

"Nggak (memberatkan) dong, APBN sudah dibicarakan di DPR, hanya di modifikasi, disempurnakan sekaligus di modifikasi," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3).

Menurutnya dengan adanya program tersebut para pencari kerja yang telah menyelesaikan pelatihan kerja diharapkan bisa menyesuaikan dengan  kebutuhan yang ada di lapangan. Sebab selama ini kerap ditemukan ketidaksesuaian antara yang dibutuhkan industri dengan yang diproduksi oleh lembaga pendidikan.

Ia berharap di tahun pertama pesertanya bisa mencapai hingga 500 ribu orang. Namun sudah diperkirakan pesertanya akan meningkat pada tahun berikutnya. "Jadi orang-orang muda yang semangatnya tinggi, ini jadi seperti periode magang pelatihan. Sehingga tentu kalau ada kompensasi wajarlah," katanya.

Kemudian ia menambahkan program tersebut ada untuk menjawab persoalan bangsa yang kerap disebut-sebut calon presiden nomo urut 02 Prabowo Subianto yakni harga dan pengangguran. Nantinya pengangguran yang ada bisa dipersiapkan melalui pelatihan, sehingga yang tidak produktif diharapkan menjadi produktif.

photo

Jokowi dan kartu-kartunya.

Elektabilitas

Terlepas dari membebani atau tidak keuangan negara, janji Jokowi ini disebut-sebut bisa menaikkan elektabilitasnya. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat program-program lanjutan Nawacita Jilid II di bidang sosial karitatif berupa 'kartu sakti' bisa meningkatkan elektablitas pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Tiga kartu baru dijanjikan Jokowi, yakni Kartu Pra-Kerja, KIP-Kuliah, dan Sembako Murah.

"Kartu sakti Jokowi tersebut untuk merespons serangan dari kubu lawan yang selalu mengkritik pemerintah dengan kesulitan mendapat pekerjaan, pendidikan mahal, dan harga sembako naik," kata Ujang, di Jakarta, Rabu (6/3).

Program KIP-Kuliah merupakan pelengkap dari kartu sebelumnya, Kartu Indonesia Pintar.  Namun kartu ini dinilai masih belum cukup membantu anak Indonesia untuk meraih pendidikan yang layak, karena hanya sampai jenjang sekolah menengah atas (SMA), sehingga dikembangkan untuk dukungan bisa menempuh pendidikan tinggi.

Program berikutnya, yakni Kartu Prakerja yang diluncurkan sebagai pelengkap dari gencar pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan masyarakat untuk mengisi lapangan kerja yang semakin luas. Adapun Kartu Sembako Murah diluncurkan sebagai pelengkap Program Keluarga Harapan (PKH).

Ujang menjelaskan, keberadaan kartu-kartu ini merupakan bukti kehadiran dan keberpihakan negara untuk rakyatnya. "Ini solusi konkret Jokowi untuk rakyat. Kubu oposisi belum punya program. Masih memberikan janji-janji," ujarnya lagi.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf juga tak menampik kartu-kartu baru ini  bisa menggaet kelompok pemuda atau milenial. Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto menuturkan, kelompok pemuda sudah menjadi salah satu perhatian utama Jokowi dalam menyusun program kerja. Kartu Prakerja muncul sebagai respons atas harapan rakyat agar negara hadir memberikan sertifikasi pelatihan menciptakan tenaga terampil.

Sementara, Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak menantang kubu kubu Jokowi untuk menyebutkan nominal dana untuk pengangguran dalam kartu prakerja. Jangan sampai, kubu pasangan nomor urut 01 mengampanyekan program itu sebagai trik agar memperoleh keuntungan elektoral.

Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar, meminta kepada kubu Jokowi-Ma'ruf Amin untuk memberikan rasionalisasi atas program kartu prakerja berupa angka atau jumlah nominal yang akan diberikan. "Dari kemarin saya tantangin, coba sebut nominalnya berapa yang dikasih ke pengangguran. Bagi saya, mohon maaf, ini melakukan trik elektoral," kata Dahnil, di Media Center Prabowo-Sandi, Rabu (6/3).

Dahnil menjelaskan, kartu prakerja hanya cocok digunakan untuk konsep negara kesejahteraan atau welfare state seperti Islandia, Swedia, Norwedia, Denmark, dan Finlandia. Ia mengatakan negara dengan konsep kesejahteraan tersebut memiliki kapasitas fiskal yang besar dengan penduduk yang kecil.

 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA