Sabtu, 20 Safar 1441 / 19 Oktober 2019

Sabtu, 20 Safar 1441 / 19 Oktober 2019

Perlakuan Represif Terhadap Muslim Uighur di Xinjiang

Kamis 27 Des 2018 14:56 WIB

Red: Budi Raharjo

Massa berbagai ormas Islam menggelar aksi solidaritas selamatkan muslim Uighur di depan Kedutaan Besar  Republik Rakyat China di  Jakarta, Jumat (21/12).

Massa berbagai ormas Islam menggelar aksi solidaritas selamatkan muslim Uighur di depan Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Jakarta, Jumat (21/12).

Foto: Republika/Iman Firmansyah
Pemerintah RRC terus menyangkal laporan soal kamp-kamp reedukasi di Xinjiang.

REPUBLIKA.CO.ID,

Oleh Dadang Kurnia, Idealisa Masyrafina, Dea Alfi Soraya

JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengumumkan sikap lembaga tersebut perihal isu kondisi Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Republik Rakyat Cina (RRC). Meski Pemerintah RRC terus membantah terjadi pelanggaran HAM, MUI meyakini ada pendekatan dan upaya yang bersifat represif terhadap etnis Uighur.

Din Syamsuddin menjelaskan, MUI menyandarkan kesimpulan itu dari sejumlah fakta-fakta terkait kondisi di Uighur. Salah satunya terkait jejak historis perjuangan kemerdekaan Uighur yang merasa lebih dekat sebagai etnis Turkistan dibandingkan etnis Cina.

"Dewan Pertimbangan MUI yakin adanya upaya atau pendekatan yang bersikap represif terhadap etnis Uighur yang memang memiliki aspirasi untuk memisahkan diri dari RRC," kata mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu selepas menggelar rapat di Kantor Pusat MUI, Rabu (26/12).

Berbagai lembaga HAM internasional serta Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB sebelumnya mengklaim ratusan ribu hingga jutaan warga Xinjiang ditahan di barak-barak reedukasi. Dalam kampkamp tersebut, mereka mendapatkan indoktrinasi, pelarangan menjalankan ritual agama, bahkan penyiksaan dan kerja paksa.

Pemerintah RRC terus menyangkal laporan berbagai pihak soal kamp-kamp reedukasi di Xinjiang. Mereka berkeras, yang didirikan adalah lembaga-lembaga pendidikan vokasional bagi warga yang berpotensi terpapar ekstremisme. Di Indonesia, dalam beberapa pekan terakhir, Pemerintah RRC juga aktif mendatangi sejumlah ormas Islam untuk menangkal isu Uighur ini versi mereka.

Bagaimanapun, MUI meyakini ada hubungan kasualitas dalam hal tersebut. "Tidak mungkin ada asap tanpa adanya api. Maka, kami meyakini ada pelanggaran HAM di sana. Dan, kami harap Pemerintah Cina dapat melakukan pendekatan kepada Uighur dengan soft approach, bukan hard approach," ujar Din.

Menurut dia, jika alasannya separatisme, Indonesia tidak bisa mencampuri urusan ini karena hal itu merupakan kedaulatan Pemerintah Cina. Namun, pihaknya sudah menyampaikan pendapat dan keinginan masyarakat Indonesia atas nasib etnis Uighur. "Kami ormas-ormas Islam yang ber gabung di Dewan Pertimbangan MUI mendorong mereka untuk memperlakukan etnis Uighur dengan baik," ujar Din.

MUI juga meminta Pemerintah Cina mengizinkan perwakilan ormas-ormas Islam untuk berkunjung ke Xinjiang untuk melihat kondisi etnis Uighur di sana. "Baiknya diundang ormas Islam Indonesia dan regional untuk melakukan pengamatan secara langsung ke Provinsi Xinjiang," tuturnya.

Selain itu, MUI juga berencana mengirimkan surat untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Rabithah Alam Islami (Liga Muslim Dunia) terkait dugaan pelanggaran HAM pada etnis Uighur di Cina.

Menurut Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Pusat KH Noor Ahmad, rencana ini akan dilakukan segera. "Terdapat kemungkinan dan sudah terpikirkan. Kami secara resmi akan mengirim surat, selain ke pemerintah juga ke OKI, Rabithah Alam Islami, dan PBB. Tinggal pelaksanaan saja," ujar Noor Ahmad di kantor MUI, kemarin.

photo
Menuntut Kejelasan Kasus Uighur. Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin (kedua kanan) memimpin Rapat Pleno ke-33 Dewan Pertimbangan MUI di Jakarta, Rabu (26/12).

Secara formal, Pemerintah Republik Indonesia turut mendorong RRC memberikan penjelasan terkait kondisi Muslim Uighur di Xinjiang. RRC juga diminta mendekati ormas-ormas Islam guna memberikan keterangan soal yang terjadi di Xinjiang.

"Mereka akan berikan penjelasan, kita minta Pemerintah Ci na lebih aktif menjelaskan melalui ormas-ormas Islam," ujar Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Abdurrahman M Fa chir kepada Republika saat ditemui seusai rapat dengan MUI di Jakarta, kemarin. Ia menekankan, Pe merintah RI juga telah me minta Pemerintah Cina memberikan penjelasan terkait dugaan pelanggaran HAM pada etnis Uighur.

Wamenlu menilai, penjelasan kepada masyarakat ini penting dilakukan karena adanya kekhawatiran dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim di Xinjiang ini. Ia mengklaim, pemerintah juga telah menyampaikan keprihatinan yang berkembang di masyarakat lewat duta be sar Cina. "Jadi, kami minta mereka memberi penjelasan kepada ormas-ormas Islam, seperti PBNU, HMI, dan lainnya," kata Wamenlu.



BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA