Tuesday, 22 Syawwal 1440 / 25 June 2019

Tuesday, 22 Syawwal 1440 / 25 June 2019

Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan di Awal Kemarau

Jumat 22 Feb 2019 16:37 WIB

Red: Budi Raharjo

Warga melintas di jalan yang berkabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai, Dumai, Riau, Jumat (15/2/2019).

Warga melintas di jalan yang berkabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai, Dumai, Riau, Jumat (15/2/2019).

Foto: Antara/Aswaddy Hamid
BNPB mengirimkan helikopter untuk memadamkan api kebakaran hutan.

REPUBLIKA.CO.ID,

Oleh RR Laeny Sulistyawati, Rizki Suryarandika

JAKARTA -- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memantau periode kemarau pertama tahun ini akan dialami di Pesisir Sumatra bagian tengah dan Kalimantan bagian barat. Hal itu memunculkan potensi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau yang sudah mulai terjadi belakangan.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Herizal menjelaskan, selama sepuluh hari kedua Februari 2019 hingga sepuluh hari terakhir Februari 2019 wilayah subsiden/kering mendominasi wilayah Indonesia. Kondisi ini, kata Herizal, akan menyebabkan proses konvektif (penguapan) dan pembentukan awan hujan terhambat.

Kondisi kurang hujan di wilayah- wilayah tersebut didukung oleh kondisi troposfer bagian tengah yang didominasi kelembapan udara yang relatif rendah. "Ini sesuai dengan peta prediksi spasial anomali radiasi balik matahari gelombang panjang (OLR), katanya dalam keterangan," Kamis (21/2).

Berdasarkan analisis BMKG, curah hujan di sepuluh hari pertama pada Februari menunjukkan kategori rendah di sebagian besar Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Riau, sebagian Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, Gorontalo, serta sebagian Sulawesi Tengah.

Peta analisis hari tanpa hujan berurutan di wilayah Sumatra menunjuk kan beberapa tempat di pesisir timur Aceh, Sumatra Utara, dan Riau terindikasi mengalami hari kering berurutan selama 20 hari (kategori pendek dan menengah). Di Riau, hari tanpa hujan kategori panjang (21-30 hari) telah terjadi di Rangsang, Rangsang Pesisir, dan daerah Tebing Tinggi.

Herizal menyebutkan, dampak dari kemarau pertama adanya peningkatan jumlah titik api (hotspot) pada dua pekan terakhir ini di berapa wilayah. Sebagaimana terpantau oleh BMKG, titik api cukup signifikan berada di Riau sebanyak 80 titik dari 24 titik pada pekan sebelumnya dan Kalimantan Timur sebanyak tujuh titik.

Dari pengamatan Stasiun Klimatologi Tambang, Riau, kondisi curah hujan bawah normal terdeteksi di wilayah pesisir timur telah berlangsung sejak awal Februari 2019. Herizal menambahkan, kondisi kering ini akan berpotensi memudahkan terjadinya titik api yang dapat memicu kejadian kebakaran hutan dan lahan, yang akhirnya dapat menimbulkan asap dan penurunan kualitas udara.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga memantau adanya penurunan kualitas udara berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara dan menunjukkan tidak sehat di daerah Rokan Hilir pada Senin (12/2) pukul 09.00 WIB, sementara daerah lain terindikasi pada ISPU sedang. Pengamatan jarak pandang mendatar (visibility maksimum) terlaporkan masih dalam kisaran 2-5 km.

Herizal mengimbau kepada pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat luas pada umumnya di wilayah terdampak untuk terus waspada dan siap siaga terhadap potensi kebakaran lahan dan hutan. Selain itu, agar mengikuti pembaruan informasi untuk mengantisi pasi bahaya polusi udara dan asap, potensi kekeringan lahan, dan kekurangan air bersih.

photo

Kebakaran hutan dan lahan akibat musim panas semakin meluas terjadi dan sudah mendekati pemukiman warga di kecamatan Dumai Barat kota Dumai, Dumai, Riau, Selasa (12/2/2019).

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengirimkan dua helikopter guna mengatasi karhutla di Riau. Namun, bantuan heli belum dapat digunakan karena menunggu perizinan. Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan, setelah status tanggap darurat dikeluarkan Pemprov Riau, BNPB bisa turun tangan. "Sejak siaga darurat sudah kirim dua unit. Ini bukti peran serta kami membantu penanganan karhutla di sana," kata dia, di kantor BNPB, Kamis (21/2).

Meski demikian, ia belum mengetahui kapan bantuan helikopter dapat digunakan menangani karhutla. Sebab, penggunaannya, kata dia, perlu menempuh perizinan. "Semoga dalam waktu dekat bisa aktif untuk bantu pemadaman," ujarnya.

Merujuk pendataan BPBD Riau, sejak awal Januari sampai pertengaan Februari, luas karhutla di Riau mencapai 841,71 hektare. Lahan yang terbakar paling luas terjadi di Kabupaten Bengkalis, yaitu 625 hektare. Selanjutnya, di Kabupaten Rokan Hilir seluas 117 hektare, Dumai 43,5 ha, Meranti 20,2 hektare, Pekanbaru 16 ha, serta Kampar 14 hektare.

Lalu dari citra satelit menam pilkan jumlah titik panas di kawasan gambut Provinsi Riau pada periode 11-17 Februari bertambah menjadi 231 titik, yang dari 48 titik di periode 4-10 Februari. Titik panas terkonsentrasi di daerah pesisir Riau, seperti di Kabupaten Bengkalis, Dumai, Kepulauan Meranti, dan Pelalawan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan, karhutla di Riau berstatus siap darurat. Status siaga darurat karhutla Riau ini keluar kemarin malam. Untuk karhutla di wilayah lainnya, sedang kami monitor, kata Siti Nurbaya di Jakarta, Kamis (21/2).

Ia mengklaim, KLHK telah menerapkan pola-pola baru antisipasi karhutla. Di antaranya, sosialisasi kepada perusahaan ataupun masyarakat pemilik lahan. Selain itu, mengontrol pemberian izin lahan gambut, baik dari kalangan perusahaan maupun masyarakat serta memberi kewajiban bagi perusahaan dan masyarakat menjaga lahan gambutnya. (ed:fitriyan zamzami)

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA