Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

Mendamaikan Konflik Bersenjata di Yaman

Ahad 16 Dec 2018 11:23 WIB

Red: Elba Damhuri

Konflik di Yaman (ilustrasi)

Konflik di Yaman (ilustrasi)

Foto: VOA
Bentrokan kembali terjadi antara pasukan Houthi dan pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Marniati

Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Yaman, Martin Griffiths, menyerukan agar Dewan Keamanan memberlakukan pengawasan yang ketat terhadap upaya gencatan senjata antara Kelompok Houti dan Pemerintah Yaman. Ini dilakukan untuk mengakhiri perang saudara di negara tersebut.

Gencatan senjata terjadi pada Kamis (13/12) antara kedua belah pihak yang bertikai. Pihak yang bertikai setuju untuk menghentikan pertempuran di Hodeidah dan menarik pasukan mereka setelah mengadakan perundingan di Swedia.

Kesepakatan ini sebagai bagian dari langkah-langkah membangun kepercayaan untuk membuka jalan bagi gencatan senjata yang lebih luas dan negosiasi politik.

Griffiths mengatakan kepada Dewan Keamanan (DK) PBB pada Jumat bahwa pengawasan ketat sangat dibutuhkan di Hodeidah, kota pelabuhan yang kerap terjadi perang. Tujuannya untuk memastikan kedua belah pihak patuh dengan kesepakatan gencatan senjata.

"Misi pengawasan seperti itu membutuhkan resolusi Dewan Keamanan," kata diplomat tersebut, Jumat (14/12).

Ini adalah terobosan pertama bagi upaya perdamaian pimpinan PBB untuk mengakhiri perang. Kedua pihak akan mundur secara perlahan dari pelabuhan dan kemudian dari kota.

Pengawas internasional akan dikerahkan dan semua angkatan bersenjata akan mundur sepenuhnya dalam 21 hari. Pensiunan Jenderal Mayor Belanda Patrick Cammaert setuju memimpin tim pemantauan.

Abdullah al-Alimi, seorang pejabat senior pemerintahan Abd-Rabbu Mansour Hadi, menyampaikan di akun Twitter-nya bahwa kesepakatan itu berarti penarikan Houthi dari kota dan otoritas yang sah akan sepenuhnya mengendalikan keamanan dan pemerintahan. Kantor media Houthi men-tweet, pasukan pendudukan akan berhenti dari Hodeidah dan otoritas saat ini akan menjadi otoritas resmi.

Konflik di Yaman dimulai pada 2014 saat ibu kota Sanaa jatuh ke Houti yang menggulingkan pemerintahan Abed Rabbo Mansour Hadi. Koalisi pimpinan Saudi memerangi Houti sejak 2015.

Namun, serangan udara lebih mengenai sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum sehingga lebih dari 10 ribu warga sipil tewas. Houti pun membalas dengan serangan misil jarak jauh ke kapal-kapal Saudi di Laut Merah.

Konflik yang terjadi di sana menciptakan krisis terparah di dunia dan membawa Yaman ke jurang kelaparan. Terlebih, pertempuran intensif terjadi di Hodaidah yang merupakan jalur kehidupan bagi 70 persen bantuan kemanusiaan Yaman dan impor berbagai kebutuhan darurat untuk makanan dan bahan bakar.

Griffiths mengatakan, upaya segera untuk mengatasi kelaparan merupakan jalan keluar dari pertempuran di Hodaidah. "Langkah itu sangat penting dan dibutuhkan," kata dia.

Kepala Bagian Kemanusiaan PBB Mark Lowcock juga mengatakan hal serupa ke Dewan Keamanan PBB pascapertemuan dengan para tokoh kunci di PBB dan badan-badan kemanusiaan pada Jumat. "Kabar baik yang kami dengar pekan ini rupanya belum memperlihatkan pengaruh pada jutaan orang yang membutuhkan bantuan," kata dia.

Menurut dia, hasil dari analisis terakhir meyakinkan bahwa lebih dari 20 juta orang atau dua pertiga dari jumlah penduduk Yaman bakal kelaparan dan sangat membutuhkan bantuan. "Kondisi ini termasuk 250 ribu orang yang pertama kali menghadapi bencana kelaparan, kematian, dan kemiskinan."

Lowcock pun menyerukan untuk penambahan sejumlah besar tenaga kemanusiaan, meningkatkan pendanaan kemanusiaan, dan miliaran dolar untuk menstabilkan perekonomian Yaman.

Duta Besar AS Nikki Haley berpendapat soal pihak-pihak yang berkonflik di Yaman terkait dengan penderitaan warga Yaman dan bayi-bayi kelaparan di sana. "Kondisi ini membuat kami mengambil langkah untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertikai. DK PBB harus siap bertindak jika satu atau lebih dari pihak itu gagal dalam implementasi (gencatan senjata)."

Griffiths mengatakan, kedua belah pihak sepakat untuk bertemu kembali akhir Januari 2019 dan mendiskusikan kerangka solusi politis untuk perang yang membawa ke perdamaian di Yaman. Dia menegaskan bahwa Houti sepakat dengan butir-butir kesepakatan itu, sementara pemerintah menampung masukan yang ada.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA