Thursday, 9 Safar 1440 / 18 October 2018

Thursday, 9 Safar 1440 / 18 October 2018

Alasan-Alasan Bupati-Wali Kota di Sumbar Dukung Jokowi

Kamis 20 Sep 2018 04:09 WIB

Rep: Sapto Andika Candra, Antara/ Red: Andri Saubani

Pengumuman Tim Kampanye Nasional. Presiden Joko Widodo (kedua kanan), Wapres Sekaligus Ketua Tim Pengarah Tim Kampanye Nasional Jusuf Kalla (kedua kiri), Cawapres KH Maruf Amin (kanan), dan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin, Erick Thohir befoto usai pengumuman Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Maruf Amin di Jakarta, Jumat (7/9).

Pengumuman Tim Kampanye Nasional. Presiden Joko Widodo (kedua kanan), Wapres Sekaligus Ketua Tim Pengarah Tim Kampanye Nasional Jusuf Kalla (kedua kiri), Cawapres KH Maruf Amin (kanan), dan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin, Erick Thohir befoto usai pengumuman Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Maruf Amin di Jakarta, Jumat (7/9).

Foto: Republika/ Wihdan
Sebanyak 10 kepala daerah di Sumatra Barat menyatakan dukungan ke Jokowi-Ma'ruf.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kabar tentang dukungan sejumlah kepala daerah di Sumatra Barat (Sumbar) untuk Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sebagai bakal capres dan cawapres dalam Pilpres 2019 mulai muncul awal pekan ini. Kabar ini cukup mengagetkan karena Sumbar sendiri dikenal sebagai kantong suara yang tebal bagi Prabowo saat Pilpres 2014 lalu.

Awalnya, para bupati dan wali kota yang disebut mendukung Jokowi sempat menampik kabar tersebut.  Tapi akhirnya, pada Selasa (18/9) malam enam bupati dan wali kota secara terang-terangan menyampaikan dukungannya terhadap Jokowi-Ma'ruf, sekaligus mewakili empat kepala daerah lain yang berhalangan hadir.

Total ada 10 kepala daerah atau separuh dari 19 pimpinan daerah di Sumbar yang menyatakan dukungannya pada Jokowi-Ma'ruf.  Lantas apa alasan masing-masing kepala daerah memutuskan untuk mendukung Jokowi? Republika mencoba merangkum alasan yang disampaikan enam bupati-wali kota yang hadir dalam deklarasi dukungan semalam.

1. Bupati Dharmasraya Sutan Riska

Sutan Riska merupakan kader PDI Perjuangan. Daerah yang ia pimpin, Kabupaten Dharmasraya juga merupakan kantung utama PDIP di Sumatra Barat, sekaligus tumpuan Jokowi dalam meraup suara di Tanah Minang.

Dalam deklarasi dukungan untuk Jokowi di Hotel Inna Muara Padang, Selasa (18/9) malam, Sutan juga didapuk sebagai 'juru bicara' mewakili bupati-wali kota lain yang ikut hadir. Menurutnya, dukungannya kepada Jokowi dilandasi rasa terimakasihnya kepada pemerintah pusat yang telah banyak membangun Sumbar.

Sejumlah proyek besar dibangun di bawah pemerintahan Jokowi-JK, seperti penyelesaian kereta bandara, pembangunan pelabuhan di Pasaman Barat, pembangunan infrastruktur menuju Mandeh, dan proyek revitalisasi Saribu Rumah Gadang. "Kami ingin pemerintahan dilanjutkan oleh Pak Presiden Jokowi dan ini ada hadir bersama kami para bupati dan akan berikan sedikit pernyataan," kata Sutan.

2. Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi

Irfendi merupakan kader PDI Perjuangan. Mirip seperti yang disampaikan Sutan, Irfendi menilai kepemimpinan Jokowi banyak memberikan perhatian lebih untuk Sumatra Barat. Ia juga menganggap Jokowi punya perang untuk menaikkan nilai tawar dan daya saing Indonesia di mata dunia. 

"Kita cocok kita senang kita suka dengan Presiden Jokowi. Karena Indonesia sudah harum di mata internasional. Dia bisa membawa Indonesia menjadi bangsa luar biasa," ujar Irfendi.

photo

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman (kedua kiri) berbincang dengan Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi (tengah) seusai menyerahkan bantuan di kantor Bupati Limapuluh Kota, Sumatra Barat, Kamis (18/2).

3. Bupati Pasaman Yusuf Lubis

Yusuf merupakan kader Partai Nasdem dan masih menjabat sebagai Ketua DPD Nasdem Kabupaten Pasaman. Ia menyampaikan, Jokowi telah berbuat banyak untuk kabupaten yang ia pimpin. Bahkan, lanjutnya, alokasi anggaran untuk pembangunan desa dikirim langsung ke level nagari.

"Masyarakat kita yang sakit sudah ada BPJS. Yang tidak ada beras sudah ada raskin. Yang tidak ada rumah sudah ada bedah rumah. Presiden katakan ndak mungkin kita miskin lagi. Beras sudah ada, rumah sudah ada, sekolah sudah tidak bayar," katanya.

4. Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni

Hendrajoni merupakan Ketua DPP PAN Kabupaten Pesisir Selatan yang notebene merupakan partai pengusung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. Meski berseberangan dengan kebijakan partai, Hendra menegaskan bahwa tugas-tugas partai tetap ia kerjakan. Ia juga mengatakan siap untuk menerima konsekuensi atas keputusannya ini, termasuk bila dipecat dari partai.

"Saya tidak melawan partai. Saya sudah beri tahu kepada Ketua DPW PAN. Ke depan saya siap apapun risikonya saya siap menanggung itu," katanya.

Sama seperti kepala daerah lainnya, Hendrajoni beranggapan bahwa pembangunan di Pesisir Selatan cukup pesat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

5. Bupati Sijunjung Yuswir Arifin

Yuswir maju dalam Pilkada Kabupaten Sijunjung dengan dukungan Partai Nasdem, PDIP, Golkar, dan PBB. Ia menyampaikan alasan di balik dukungannya kepada Jokowi-Ma'ruf. Menurutnya, pembangunan di daerah masih bergantung pada transfer daerah dan alokasi pusat untuk daerah. Solusi atas terbatasnya APBD kabupaten ini ia temukan di bawah kepemimpinan Jokowi.

"Kami sangat butuh banyak bantuan keuangan untuk pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan ekonomi. Saya sangat mendukung beliau melanjutkan pemerintahan," jelas Yuswir.

6. Wali Kota Solok Zul Elfian

Zul yang diusung oleh Partai Nasdem menilai bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap Sumbar terlihat cukup besar di masa Kabinet Kerja. Ia berharap, dengan dilanjutkannya kepemimpinan Jokowi di periode mendatang, pembangunan di Sumbar bisa lebih pesat lagi.

"Kami yakin perhatian beliau terhadap Sumbar dan kecintaan beliau terhadap Indonesia buktinya pembangunan di segala bidang. Perlu didukung pembangunan di periode selanjutnya," katanya.

Masih ada empat kepala daerah lainnya yang berhalangan hadir dalam deklarasi semalam namun ikut menyatakan dukungannya kepada Jokowi-Ma'ruf. Mereka adalah Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Bupati Solok Gusmal, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, dan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet.

Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias sebelumnya sempat menyampaikan apresiasinya terhadap pemerintahan Jokowi. Menurutnya, pembangunan terlihat nyata di masa kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Intinya, kami kepala daerah yang merasa terbantu dan menyampaikan terimakasih banyak kepada pusat, kepada Presiden," katanya.

Lantas bagaimana dengan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno?

Sebagai kader PKS, tentu sulit bagi Irwan untuk menyatakan dukungan langsung untuk Jokowi. Ia juga memilih menolak berkomentar dalam beberapa kali kesempatan ditanya watawan. Namun, dalam penjelasannya kepada media beberapa waktu lalu, ia mengatakan bahwa kepala daerah merupakan jabatan politik sehingga aturan yang mengikat pun tidak terkait dengan aturan ASN.

"Dia ada aturan sendiri, tidak boleh jadi ketua timses. Jadi anggota (timses) nampaknya boleh, tapi kalau jadi untuk kampanye harus izin cuti," katanya.

Baca juga:

Tidak berpengaruh banyak

Pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Padang Edi Indrizal menilai, deklarasi para kepala daerah di Sumbar yang mendukung Presiden Jokowi dua periode tidak akan berpengaruh banyak terhadap perolehan suara pada Pilpres 2019. Edi berkaca pada Pilpres 2014.

"Belajar dari hasil Pilpres 2014 yang saat itu Jokowi mendapatkan suara terendah di Sumbar, kendati saat ini ada deklarasi dukungan dari kepala daerah tidak serta merta membuat perolehan suara berpeluang meningkat," kata dia di Padang, Rabu (19/9).

Menurut Edi, akar persoalan kenapa Jokowi sulit mendapat tempat di hati masyarakat Sumbar saat pilpres lalu adalah faktor partai pengusung yakni PDI Perjuangan. "Buktinya dulu saat Prabowo jadi  calon wakil  presiden mendapingi Megawati tidak mendapat suara, namun setelah diusung oleh Gerindra pada 2014 menang telak di Sumbar," katanya.

Edi melihat dukungan para kepala daerah terhadap Jokowi sebenarnya cukup argumentatif. Karena, walaupun pada Pilpres 2014 kalah di Sumbar tapi presiden cukup tinggi perhatiannya dalam bentuk kunjungan dan berbagai program pusat yang dilaksanakan.

Pada sisi lain, Edi melihat, kendati para kepala daerah telah mendeklarasikan dukungan belum tentu mereka akan bergerak penuh untuk memenangkan karena juga terdapat beberapa konflik kepentingan. "Misalnya ada bupati yang menjadi ketua PAN yang notabene mengusung Prabowo namun malah mendeklrasikan dukungan kepada Jokowi," ujarnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA