Senin, 9 Zulhijjah 1439 / 20 Agustus 2018

Senin, 9 Zulhijjah 1439 / 20 Agustus 2018

Sinyal Ancaman PKS: Cawapres atau Tinggalkan Koalisi Prabowo

Senin 16 Juli 2018 16:54 WIB

Red: Andri Saubani

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Presiden PKS Sohibul Iman dan Sekjen PKS Mustafa Kamal saat mengumumkan nama calon gubernur maupun wakil gubernur yang akan didukung PKS di lima provinsi pada Pilkada 2018 di Kantor DPP PKS Jakarta, Rabu (27/12).

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Presiden PKS Sohibul Iman dan Sekjen PKS Mustafa Kamal saat mengumumkan nama calon gubernur maupun wakil gubernur yang akan didukung PKS di lima provinsi pada Pilkada 2018 di Kantor DPP PKS Jakarta, Rabu (27/12).

Foto: Republika/Prayogi
PKS mengkhawatirkan bergabungnya Demokrat ke koalisi pendukung Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Adinda Pryanka

Pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2019 kurang dari sebulan lagi. Namun, hingga kini baru Joko Widodo (Jokowi) yang telah resmi diusung sebagai capres oleh PDIP dan parpol koalisinya.

Prabowo Subianto kemungkinan besar akan menjadi lawan Jokowi di Pilpres 2019. Saat petinggi parpol kini tengah melancarkan lobi politik tingkat tinggi, pertanyaan besarnya adalah siapa bakal cawapres yang akan jadi pendamping Jokowi dan Prabowo?

Jokowi mengaku telah mengantongi lima nama cawapres yang tinggal diumumkan. Adapun, Prabowo, hingga kini masih menimbang koalisi parpol pengusung sebelum menentukan siapa cawapresnya.

Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menilai, koalisi PKS dengan Gerindra sebaiknya bubar apabila Prabowo tidak memilih cawapres dari PKS. Meski begitu, Tifatul masih berharap komitmen dan kesetiaan PKS selama lima tahun belakangan tidak sia-sia begitu saja.

Keinginan PKS untuk mengirimkan kadernya bertarung ke Pilpres 2019 begitu kuat. Sebab, sudah selama lima tahun terakhir, PKS hanya bertindak sebagai 'penggembira' baik di tingkat nasional ataupun daerah, termasuk Jakarta.

"Kami ingin ada keterwakilan kali ini," tutur Tifatul ketika dihubungi Republika, Senin (16/7).

Komitmen PKS kepada Gerindra sudah diteguhkan sejak Pilpres 2014. Tifatul menuturkan, PKS saat itu mendukung Prabowo yang didampingi cawapres Hatta Rajasa dari PAN. Tapi, setelah kalah, PAN justru berbalik mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, sedangkan PKS tetap menunjukkan kesetiannya terhadap Gerindra.

Komitmen berikutnya ditunjukkan PKS saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Kala itu, PKS ingin mengajukan pasangan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dengan Sandiaga Uno dari Gerindra. Tapi, tiba-tiba muncul Anies Baswedan yang dibawa oleh JK. PKS harus legawo dengan menarik Mardani dari kontestasi.

Pilkada Jawa Barat 2018 juga menjadi bukti kesetiaan PKS. Di mana, PKS menarik dukungan terhadap Deddy Mizwar dan memilih Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang didukung Gerindra.

Dengan bentuk komitmen dan sikap mengalah yang ditunjukkan selama ini, kini PKS ingin maju. Tifatul menjelaskan, pihaknya tidak ingin terus berdiam diri dan menjadi penggembira dengan mengirimkan kader ke pilpres. Sembilan nama kader PKS sudah diajukan ke Gerindra untuk menjadi capres atau cawapres sejak jauh-jauh hari, tapi Gerindra belum memberikan keputusan.

Tifatul memastikan, apabila Gerindra tidak menunjuk cawapres dari PKS, pihaknya akan memilih jalan masing-masing. Artinya, PKS akan bergabung dengan poros ketiga yang kabarnya akan terbentuk.

"Atau, kami jalan sendiri. Tidak usah ikut mengajukan capres-cawapres, tapi fokus ke pileg (pemilihan legislatif)," ucap mantan menteri komunikasi dan informatika itu.

Menurut Tifatul, tidak ada manfaatnya apabila PKS memaksakan diri untuk maju ke Pilpres 2019 tanpa mendapatkan peran.

Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Alynudin pun memastikan PKS akan terus mendorong kadernya menduduki posisi cawapres pada Pilpres 2019. PKS tidak akan menerima keputusan untuk mengambil cawapres dari luar PKS.

Suhud mengatakan, komunikasi politik antara PKS dengan Gerindra saat ini tetap berada dalam satu arah. Yakni, mencari formula formasi capres-cawapres terbaik untuk melawan Jokowi.

"Apabila koalisi yang terbentuk hanya melibatkan PKS-Gerindra, maka sudah sepatutnya cawapres dari PKS," ujarnya ketika dihubungi Republika, Senin (16/7).

Suhud menjelaskan, jika koalisi hanya PKS-Gerindra, PKS ikut fatsun politik Prabowo sebagai capres dan cawapres dari kader PKS. Mereka akan menolak keras apabila cawapres tidak dari kader PKS. Terlebih, saat pertemuan terakhir dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jusri, Prabowo sudah menyatakan akan mengambil cawapres dari PKS.

PKS sendiri sudah menyodorkan nama kadernya kepada Prabowo sejak lama. Dari hasil musyawarah Majelis Syuro, terdapat sembilan nama yang diajukan. Mereka adalah Ahmad Heryawan, Hidayat Nur Wahid, Anis Matta, Irwan Prayitno, Sohibul Iman, Salim Segaf Al-Jufri, Tifatul Sembiring, Muzzammil Yusuf, dan Mardani Ali Sera.

Baca juga:

Sinyal koalisi dari Demokrat

Kesetiaan PKS kepada Gerindra sepertinya akan kembali diuji. Pada Rabu (18/7) Prabowo akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sudah pasti pertemuan tersebut akan membicarakan potensi bergabungnya Demokrat ke poros koalisi pendukug Prabowo.

Masalahnya bagi PKS, Demokrat mematok syarat jatah cawapres bagi putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai imbal dukungan terhadap Prabowo. Kubu Gerindra pun mengakui, dukungan dari Demokrat dibutuhkan, sehingga tak perlu ada poros ketiga di Pilpres 2019.

Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, kehadiran Demokrat akan memperkuat koalisi. Walaupun dia sendiri tak menampik, usulan yang kemudian menjadi syarat Demokrat untuk bergabung adalah AHY terpilihh sebagai cawapres.

Namun dia menilai, hal itu masih bisa didiskusikan kembali dengan ketiga mitra partai koalisi. “Memang Pak SBY sudah menjelaskan juga cawapres harga mati bagi partai Demokrat. Ini kan peluang kita bicara secara terbuka. Ya kita cari solusi yang terbaik saja,” katanya menambahkan.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan merasa pesimistis bisa bergabung dalam koalisi Gerindra, PKS, dan PAN, bila ketiga partai tersebut telah memiliki nama untuk diusung menjadi cawapres. Sebab, pihaknya telah mantap mengusung AHY sebagai cawapres.

“Ya, kami berterima kasih atas undangan untuk bergabung dengan koalisi itu. Namun Kami juga sedang mengevaluasi. Kan pertanyaannya kembali cawapresnya siapa di sana? Kalau cawapresnya sudah ditentukan, agak susah kita ke sana,” ungkap Syarif saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (15/7).

Presiden PKS, Sohibul Iman, mengatakan, situasi akan semakin rumit jika Demokrat meminta posisi cawapres untuk koalisi Pilpres 2019. Karena itu, koalisi PKS, Gerindra, dan PAN sepakat untuk menawarkan posisi menteri.

"Kalau Partai Demokrat minta cawapres lagi, akan semakin rumit. Tadi kami sepakat bahwa akan menawarkan portofolio, dalam hal ini kabinet," ujar Sohibul di Kantor DPP PKS, Sabtu (14/7).

Baik, Gerindra, PAN maupun PKS, kata Sohibul, sangat terbuka dengan kehadiran Partai Demokrat. "Karena itu, kami mendorong Pak Prabowo untuk nanti bisa bertemu dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sesuai permintaan beliau (SBY). Jadi kami bertiga terbuka menerima koalisi Demokrat," tambahnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES