Senin, 3 Zulqaidah 1439 / 16 Juli 2018

Senin, 3 Zulqaidah 1439 / 16 Juli 2018

Isyarat Sanksi untuk TGB dari Partai Demokrat

Rabu 11 Juli 2018 16:05 WIB

Rep: Fauziah Mursid, Febrianto Adi Saputro, Muhammad Nursyamsi/ Red: Andri Saubani

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Gubernur NTB TGB Zainul Majdi (kiri) berkeliling kawasan di sela-sela peresmian operasional KEK Mandalika, di Desa Kuta, Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB.

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Gubernur NTB TGB Zainul Majdi (kiri) berkeliling kawasan di sela-sela peresmian operasional KEK Mandalika, di Desa Kuta, Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB.

Foto: Antara/Ahmad Subaidi
TGB tidak diundang dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dukungan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi atau yang biasa dikenal dengan Tuan Guru Bajang (TGB) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepertinya akan berujung sanksi dari Partai Demokrat. Elite partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu telah melemparkan sinyal-sinyal ancaman sanksi beberapa hari terakhir.

TGB bahkan tidak diundang ikut rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat di Kediaman SBY di Jalan Mega Kuningan Timur, Jakarta, Senin (9/7). Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua mengakui, TGB tidak diundang rapat oleh SBY.

"Enggak (diundang). Beliau enggak datang karena beliau sibuk," kata Max.

Seusai rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan memastikan TGB masih sebagai kader Partai Demokrat. Menurutnya, rapat Majelis Tinggi belum membahas soal pernyataan dukungan TGB untuk Jokowi.

Sementara terkait sanksi yang akan diberikan kepada TGB, Syarief menyebut itu diurus oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Termasuk apakah penyataan dukungan tersebut juga masuk kategori ringan atau berat.

"Itu bukan bidang saya itu bidangnya dewan kehormatan. tetapi sementara saat ini dia masih tetap sebagai kader," ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto, menyatakan,  sikap TGB yang berbeda dengan sikap partai, termasuk pelanggaran etika. Pasalnya, seluruh pendapat politik yang disampaikan oleh kader harus sejalan dengan apa yang ada dalam Partai Demokrat.

Terkait hal tersebut, rencananya Mahmamah Kehormatan Partai Demokrat akan memanggil gubernur NTB dua periode itu. Namun, hal tersebut diakuinya sama sekali tidak dibahas dalam sidang Majelis Tinggi pada Senin.

Agus juga menegaskan, bahwa Partai Demokrat akan memberikan sanksi kepada TGB yang diketahui memiliki sikap yang berbeda yaitu mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Namun, terkait sanksinya, wakil ketua DPR tersebut mengaku belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

"Ya namanya pelanggaran etika, kalau pelanggaran etika semua dipecat anggota DPR juga habis kan. Pasti ada derajat kesalahannya apa yang diputuskan dan semuanya sesuai peraturan perundangan yang ada," katanya.

Dukungan untuk Jokowi yang kemudian memicu pro dan kontra, diutarakan TGB pada pekan lalu. TGB menyatakan keputusannya mendukung Jokowi melalui pertimbangan yang berkaitan dengan kemaslahatan bangsa, umat, dan akal sehat.

"Semata karena pertimbangan maslahat bangsa, umat, dan akal sehat agar pembangunan yang tengah berjalan di seluruh penjuru bisa dituntaskan dengan maksimal sesuai hajat masyarakat," ujar TGB kepada Republika.co.id, Kamis (5/7).

TGB juga menilai program-program Jokowi tak akan rampung dalam satu periode pemerintahan. Ia ingin memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk merampungkan program-programnya

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku telah bertemu TGB. Pertemuan dengan TGB itu diakui Luhut berlangsung pada Senin (9/7) malam.

Dalam pertemuan itu, Luhut mengklaim TGB curhat terkait dukungan Gubernur NTB tersebut kepada Jokowi di Pilpres 2019. Luhut menyebut TGB menyampaikan banyaknya pihak yang menyerangnya pascamenyatakan dukungan untuk Jokowi.

"Tadi malam baik-baik Pak TGB, Pak TGB ketemu saya tadi malam, kami bincang-bincang baik-baik saja. Dia orang baik, dia juga bilang 'yang salah Bang, apa? Kan saya hanya mendudukkan supaya kita jangan, bangsa ini jadi berkelahi'," kata Luhut di Jakarta, Selasa (10/7).

"Pasti ada derajat kesalahannya apa yang diputuskan dan semuanya sesuai peraturan perundangan yang ada," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto.

Baca juga:

TGB dianaktirikan

Pernyataan sejumlah elite DPP Partai Demokrat yang akan memberi sanksi kepada TGB menuai respons dari kader Partai Demokrat di NTB. Kader Partai Demokrat NTB Nasib Ikroman menilai banyak sikap tidak simpatik dari para elite DPP Partai Demokrat dengan hadirnya TGB yang merebut perhatian di pentas poliitik nasional.

"Sebagai kader Demokrat asal NTB terus terang saya kecewa dengan sikap para elite di DPP Partai Demokrat yang tendensius dan menganaktirikan hadirnya TGB di pentas nasional,” kata Acip, panggilan akrab Nasib Ikroman yang juga Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Daerah Partai Demokrat NTB di Mataram, NTB, Rabu (11/7).

Acip menilai, wacana pemberian sanksi yang dilontarkan salah satu petinggi Partai Demokrat, adalah hal yang tidak simpatik dan mengecewakan para kader partai. Padahal, lanjut dia, Ketua umum Partai Demokrat, SBY, belum memutuskan apa pun atas sikap yang diambil TGB.

"Tidak hanya di NTB tapi juga di daerah lain banyak kader kecewa, hanya mereka tidak berani bertentangan dengan para elit," lanjutnya.

Menurutnya, seharusnya para elite Partai Demmokrat memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama pada semua kadernya. Acip menyebutkan, Partai Demokrat yang memiliki ideologi nasionalis religius justru menganaktirikan TGB yang jelas-jelas profilnya sangat pas dengan partai Demokrat, sebagai figur yang nasionalis dan religious.

Sejauh ini, kata dia, apa yang disampaikan TGB dalam pesan tausiyah dan sikap politiknya dalam menghadapi situasi kekinian yakni ‘partai tengah’, menunjukkan sikap relevan yang seharusnya menjadi sikap Partai Demokrat.

"TGB selalu menyerukan sikap untuk fastabiqul khoirot dalam politik, tidak memecah belah bangsa hanya untuk kepentinngan politik. Apa yang disampaikan TGB pas dengan visi Partai Demokrat," kata Acip.

Sebagai kader, Acip berharap para elite DPP Partai Demokrat lebih bijak dan mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dalam mengemudikan arah partai.

"Kami yakin, Bapak SBY melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi itu," harap Acip.

Ketua DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB) Mahalli Fikri, yakin, SBY tidak akan sampai menjatuhkan sanksi untuk TGB. Keyakinannya itu setelah ia ikut dalam pertemuan seluruh Ketua DPD Partai Demokrat di kediaman SBY pada Selasa (10/7).

Di hadapan seluruh Ketua DPD Partai Demokrat dan para petinggi partai, Mahalli bertanya tanggapan SBY terkait polemik TGB.

"Pak SBY menjelaskan kepada kami semua. Sudah banyak orang bertanya kepada saya (SBY), tapi enggak pernah saya tanggapi karena kalau kita tanggapi yang begini-gini itu rawan gaduh, katanya beliau (SBY)," kata Mahalli mengutip perkataan SBY kepada Republika di Mataram, NTB, Rabu (11/7).

Dari pertemuan itu, Mahalli juga mengetahui bahwa wacana sanksi partai kepada TGB merupakan hal yang tidak benar. Kata Mahalli, wacana sanksi kepada TGB berasal dari pendapat-pendapat pribadi elite, bukan sikap resmi organisasi partai.

"Enggak ada sanksi buat TGB dari Demokrat," ucap Mahalli.

 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES