Kamis, 7 Syawwal 1439 / 21 Juni 2018

Kamis, 7 Syawwal 1439 / 21 Juni 2018

Lampu Kuning Elektabilitas Presiden Jokowi

Jumat 23 Februari 2018 11:29 WIB

Rep: Umar Mukhtar, Ronggo Astungkoro, Fuji Pratiwi/ Red: Budi Raharjo

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)

Foto: Republika/Edi Yusuf
Publik masih belum puas dengan kondisi ekonomi.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Elektabilitas Presiden Jokowi belum beranjak dari di bawah angka kisaran 50 persen. Ini tentu pertanda tidak baik bagi pejawat yang akan ikut lagi dalam kontestasi pemilihan presiden tahun depan.

Hal itulah yang kemudian membuat lembaga survei Media Survei Nasional (Median) memberi judul hasil survei terbarunya dengan kalimat 'Lampu Kuning untuk Jokowi dan Pergerakan Suara Para Penantang." Survei Median untuk memotret tingkat elektabilitas Presiden Jokowi dan para penantangnya itu digelar pada 1-9 Februari 2018.

Berdasarkan survei dengan 1.000 responden dan margin of error 3,1 persen ini, elektabilitas Jokowi ternyata hanya 35 persen. Elektabilitas itu turun dari 36,2 persen pada hasil survel Oktober 2017. Jokowi dinilai harus membuktikan keberhasilan kinerjanya dalam menyelesaikan kesenjangan ekonomi agar elektabilitasnya meningkat.

Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun mengatakan, dalam penurunan elektabilitas tersebut, Jokowi tidak perlu sampai menggandeng cawapres dari basis Islam untuk menaikkan elektabilitas. Menurutnya, elektabilitas Jokowi akan melonjak jika masyarakat merasa sejahtera seiring dengan adanya kebijakan yang menyelesaikan masalah kesenjangan ekonomi.

"Sebenarnya tidak harus cawapres dari basis Islam. Tapi ini masalah kebijakannya. Kalau kebijakan ekonominya bisa dibenahi, kemudian tema keberpihakan terhadap pemilih ini juga dibenahi, maka Jokowi bisa pilih enggak peduli siapapun cawapresnya. Jadi enggak harus dari partai Islam menurut saya," kata dia di Cikini, Jakarta, Kamis (22/2).

Rico mengungkapkan, yang terpenting yaitu kebijakan yang mampu menyelesaikan masalah kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Jokowi juga harus berupaya merebut hati para pemilih kelas menengah ke atas karena mereka melek informasi dan menginginkan kinerja yang riil.

"Jadi hal-hal begini tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara simbolik, enggak bisa. Harus riil, substantif, kalau bisa diselesaikan, maka pasti suaranya naik," ujarnya.

photo

Potongan video yang viral menunjukkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diadang Paspampres untuk turun memberikan Piala Presiden kepada Persija.

Elektabilitas para penantang

Di saat elektabilitas Jokowi menurun, pamor para penantang justru beranjak naik. Elektabilitas Gatot Nurmantyo, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terus merangkak naik.

Rico Marbun mengungkapkan elektabilitas Gatot saat ini 5,5 persen, Anies 4,5 persen dan AHY 3,3 persen. Elektabilitas tiga nama ini naik dibandingkan dengan Oktober 2017 lalu. Gatot yang saat itu di bawah Anies hanya memiliki elektabilitas 2,8 persen.

"Gatot dipilih karena tegas oleh 21,4 persen pemilih, karena pembelaan terhadap umat Islam 14,3 persen, dan juga karena diperlakukan tidak adil 10,6 persen. Jadi dinilai sebagai representasi dari politik Islam yang akhir-akhir ini kita lihat. Dipecat mendadak itu juga faktor karena ada simpati yang sebesar 10,6 persen itu," tutur dia.

Elektabilitas Anies melonjak menjadi 4,5 persen dari sebelumnya pada Oktober 2017 4,4 persen. Dan AHY juga meningkat, dari survei terakhir pada Oktober tahun lalu di bawah 1 persen kini naik menjadi 3,3 persen.

Sementara itu, elektabilitas Prabowo meski masih menjadi yang terkuat sebagai penantang Jokowi, ternyata sedikit mengalami penurunan. Elektabilitasnya mengalami penurunan menjadi 21,2 persen dari sebelumnya 23,3 persen.

photo

Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto berbincang di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/11)

Jokowi dan Prabowo

Pekan lalu, Poltracking Indonesia juga mengeluarkan hasil surveinya. Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda mengatakan, survei menunjukkan praktis hanya ada dua figur dengan elektabilitas dua digit sebagai capres 2019, yaitu Jokowi dan mantan rivalnya pada Pilpres 2014, Prabowo.

Tren dan jarak elektabilitas keduanya tak jauh berbeda dengan survei yang dilakukan Poltracking sebelumnya, pada November 2017. Jarak elektabilitas mereka antara 20-25 persen, di mana elektabilitas Prabowo berkisar di angka 20-33 persen dan Jokowi 45-57 persen.

Di luar Jokowi dan Prabowo, Hanta menjelaskan, semua tokoh --baik elite politik lama seperti yang pernah tampil pada pemilu sebelumnya maupun tokoh baru yang muncul dalam dinamika elektoral tiga tahun terakhir-- tak bisa menyaingi. Mereka semua elektabilitasnya tak lebih dari lima persen.

Malah, Poltracking menilai jika Prabowo tidak maju, maka kekuatan Jokowi bisa 5-6 kali lipat dari calon lainnya. "Kalau Prabowo maju, kekuatan Jokowi hanya berbeda di angka 20 persenan saja," ujar dia.

Berdasarkan data survei terbaru Poltracking, Hanta mengungkapkan tren elektabilitas Jokowi maupun Prabowo cenderung naik jika berkaca pada survei sebelumnya. Karena itu, kandidat calon presiden kuat hanyalah Jokowi dan Prabowo.

Meski demikian, ada hal yang perlu dicatat oleh Jokowi. Walau elektabiitas Jokowi jauh di atas Prabowo, tapi posisi itu masih belum aman bagi Jokowi sebagai capres pejawat. Dikarenakan elektabilitasnya masih di bawah 60 persen.

photo

Bongkar muat beras impor asal Vietnam sebanyak 10 ribu ton di Pelabuhan Tenau, Kupang, Senin (12/2).

Isu sensitif ekonomi

Lain lagi dengan Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Peneliti LSI Adjie Alfaraby mengatakan, ada dua isu yang kemungkinan akan menerpa Joko Widodo (Jokowi), jika maju kembali sebagai calon pejawat di Pilpres 2019. Ia menjelaskan, dari survei yang dilakukan LSI pada 7-14 Januari 2018, elektabilitas Jokowi mencapai 48,50 persen. Di sisi lain, elektabiltas calon-calon pesaing Jokowi sebesar 41,20 persen dan ada 10,30 persen orang yang belum menentukan pilihan.

Dari sisi kepuasan kinerja, 70 persen responden merasa puas dengan kinerja Jokowi dan 21,30 persen responden merasa kurang puas. Dari data itu, LSI melihat Jokowi sudah kuat tapi belum aman. Dalam jumlah besar, publik tak puas dengan kondisi ekonomi. "Masalahnya, isu ekonomi adalah isu terpenting yang membuat pejawat menang atau kalah," ujar Adjie, Jumat (2/2).

Sebesar 52,6 persen responden menyatakan harga-harga kebutuhan pokok makin memberatkan mereka. Sebesar 54,0 persen responden menyatakan sulit mendapatkan pekerjaan. Sebesar 48,4 persen responden menyatakan pengangguran semakin meningkat.

Merebak pula isu buruh negara asing, terutama yang berasal dari Cina. Di tengah sulitnya lapangan kerja dan tingginya pengangguran di berbagai daerah, isu tenaga kerja asing sangat sensitif.

Isu ini secara nasional memang belum populer karena belum banyak diketahui masyarakat. Survei LSI menunjukan baru 38,9 persen responden mendengar isu ini. Dari jumlah itu, 58,3 persennya menyatakan sangat tidak suka dengan isu itu dan hanya 13,5 persen yang menyatakan suka.

Jokowi rentan pula terhadap isu agama. Kekuatan dan isu Islam politik diprediksi akan mewarnai Pilpres 2019 seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017, tapi dalam kadar berbeda. Islam politik sendiri adalah terminologi untuk segmen pemilih yang percaya dan sangat yakin politik tak bisa dipisahkan dari agama. "Untuk pemilih Indonesia, jumlah segmen Islam Politik terbilang besar," katanya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES