Monday, 11 Syawwal 1439 / 25 June 2018

Monday, 11 Syawwal 1439 / 25 June 2018

Dampak Penghentian Proyek Infrastruktur Layang

Rabu 21 February 2018 08:24 WIB

Rep: Rahayu Subekti, Mas Alamil Huda/ Red: Elba Damhuri

Suasana kondisi tiang girder proyek pembangunan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang ambruk di Jalan DI Panjaitan, Jakarta, Selasa (20/2).

Suasana kondisi tiang girder proyek pembangunan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang ambruk di Jalan DI Panjaitan, Jakarta, Selasa (20/2).

Foto: Republika/Mahmud Muhyidin
Pemerintah membentuk tim konsultan independen untuk mengevaluasi sejumlah proyek.

REPUBLIKA.CO.ID, Pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara (moratorium) proyek pembangunan infrastruktur elevated (layang) di seluruh Indonesia. Keputusan ini diambil selepas rapat bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di kantor pusat Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (20/2).

"Kami baru saja membahas di rapat tentang kecelakaan kontruksi tol layang Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Jadi, kami sepakat menghentikan sementara pekerjaan pembangunan infrastruktur layang yang berat," kata Basuki.

Dia mengatakan, keputusan tersebut diambil agar kecermatan dan kedisiplinan proyek pembangunan infrastruktur elevated ke depan lebih baik. Basuki menegaskan, moratorium sama sekali bukan untuk menghambat proyek-proyek yang ada.

"Kami lebih kepada mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi. Ini sudah ke-14 kalinya selama dua tahun ini. Maka kita perlu tindak lanjuti," ujar Basuki.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan ini, pemerintah akan melakukan evaluasi proyek pembangunan infrastruktur elevated. Mulai dari sisi desain, metodologi, pengerjaan, standar operasional prosedur (SOP), sumber daya manusia (SDM), hingga perawatan.

Untuk memantau evaluasi, pemerintah membentuk tim konsultan independen yang dipimpin Ketua Asosiasi Konstruksi Indonesia (AKI) yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk Budi Harto.

Setelah evaluasi dilakukan, lanjut Basuki, hasilnya akan dilaporkan langsung kepada Komite Keselamatan Konstruksi (KKK). Begitu juga, dengan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR bersama KKK akan menentukan waktu proyek infrastruktur elevated bisa dilanjutkan kembali.

Menteri BUMN Rini Soemarno memastikan selama evaluasi dilakukan, Kementerian BUMN juga akan mempertimbangkan sanksi jika harus ditetapkan. Mengenai bentuk sanksi, Rini juga akan membicarakan dengan Kementerian PUPR. Namun, dia menegaskan, saat ini belum bisa menentukan sanksi yang akan diberikan.

Sebab, dia ingin mengetahui terlebih dahulu hasil pemeriksaan dan pengevaluasian yang akan dilakukan tim konsultan independen. "Ini semuanya ada yang diprioritaskan, LRT, misalnya didahulukan karena ini suatu hal yang ini kita selesaikan. Jadi tergantung proses dari evaluasi," ujar Rini.

Rangkaian kecelakaan kerja dalam proyek pembangunan infrastruktur elevated kerap terjadi sejak tahun lalu. Kecelakaan yang terbaru terjadi dalam proyek tol Becakayu, Selasa (20/2) dini hari WIB. Sebanyak tujuh orang pekerja menjadi korban dan masih dirawat di RS UKI dan RS Polri.

Tidak rugi

Keputusan pemerintah disambut beragam oleh sejumlah pihak, termasuk PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Salah satu proyek pembangunan infrastruktur elevated yang sedang dikerjakan adalah proyek pembangunan Tol Jakarta-Cikampek II.

"Nggak ada kerugian dari kebijakan ini karena tidak berhenti seterusnya," kata Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani di kantor pusat Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (20/2).

Desi mengakui, moratorium tersebut sangat berpengaruh besar untuk keberlangsungan pembangunan proyek pembangunan Tol Jakarta-Cikampek II. "Tapi ini kan dalam proses. Sama seperti pembebasan lahan yang juga pararel. Toh pekerjaan itu tetap berjalan, kan banyak tol Jasa Marga sejajar tanah," ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, proyek LRT akan terus berjalan dan tak terganggu dengan moratorium proyek pembangunan infrastruktur elevated dari pemerintah pusat. LRT akan diprioritaskan untuk segera diselesaikan karena menyangkut Asian Games 2018.

"(Penghentian proyek) satu atau dua hari. Kalau LRT sama sekali tidak ada perubahan (jadwal pengerjaan)," kata dia di Balai Kota, Jakarta, Selasa (20/2).

Anies mengaku telah menelepon Menteri PUPR terkait informasi moratorium semua proyek pembangunan infrastruktur elevated. Namun, menurut Anies, Basuki memastikan proyek LRT akan jalan terus karena digunakan sebagai alat transportasi saat Asian Games Agustus mendatang.

Penghentian proyek selama maksimal dua hari itu, menurut Anies, hanya untuk meninjau ulang pengerjaan sebagai respons atas ambruknya tiang girder di Tol Becakayu, Selasa (20/2) dini hari. Namun, peninjauan ulang untuk proyek LRT dipastikan tak memakan waktu lama.

 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES