Saturday, 17 Rabiul Akhir 1441 / 14 December 2019

Saturday, 17 Rabiul Akhir 1441 / 14 December 2019

Perangkat Desa Tolak Distribusikan KPS, Penyaluran BLSM Ditunda

Selasa 25 Jun 2013 08:20 WIB

Rep: Bowo Pribadi/ Red: Karta Raharja Ucu

 Warga menunjukkan kartu perlindungan sosial dan uang Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Jakarta, Sabtu (22/6). (Republika/Aditya Pradana Putra)

Warga menunjukkan kartu perlindungan sosial dan uang Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Jakarta, Sabtu (22/6). (Republika/Aditya Pradana Putra)

REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Kisruh kartu perlindungan sosial (KPS) juga mencuat di daerah. Sejumlah Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Desa di wilayah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menolak mendistribusikan KPS kepada warganya.

Mereka memilih mengembalikan KPS kepada pihak kantor pos cabang Banyubiru. Alasannya, data rumah tangga sasaran (RTS) penerima manfaat kartu ini kurang akurat, sehingga berpotensi memicu gejolak di tengah- tengah warganya.

“Karena berdasarkan aspirasi warga, ada sekitar 15 persen RTS salah sasaran,” ungkap Slamet Sunar, Kaur Pemerintahan Desa Wirogomo, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Senin (24/6).

Menurutnya, di Desa Wirogomo sedikitnya ada 313 RTS penerima KPS ini. Namun berdasarkan masukan dari warganya ada sekitar 15 persen dari jumlah RTS ini salah sasaran.

“Misalnya ada warga yang dipandang mampu, ternyata menerima KPS. Sementara warga yang sesungguhnya miskin justru tidak menerima kartu ini,” jelas Slamet kepada wartawan, di kantor pos Ungaran, Senin (24/6).

Terkait hal ini, ia mengaku tak mau disalahkan seperti pada  penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) beberapa waktu sebelumnnya. Sejumlah warga menuding pihak aparat desa ‘tebang pilih’.

Meski data tersebut berasal dari pusat berdasarkan data BPS, ia tak mau mengambil resiko menjadi sasaran ketidakpuasan warga. “Kami lebih sepakat jika yang menyerahkan langsung petugas dari kantor pos,” jelasnya. 

Sedianya, KPS ini disalurkan melalui pos desa yang merupakan kepanjang tanganan kantor pos. Dari pos desa kemudian dibagikan ke masing- masing kepala dusun (kadus) untuk dibagikan kepada RTS penerima manfaat.
 
Berdasarkan penelusuran, ternyata penolakan tidak hanya disampaikan oleh Kaur Pemerintahan Desa Wirogomo. Total sebanyak 10 kadus juga menolak penyaluran kepada warganya.
 
Kepala kantor Pos Ungaran, Nur Cahyono mengatakan, dari total 19.142 RTS yang ditangani kantor pos Ungaran, sedianya sudah menerima KPS. Sehingga Selasa (25/6) sudah dapat digunakan untuk pencairan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).
 
Namun karena distribusi masih 88 persen, maka penyaluran BLSM kepada RTS dilaksanakan pada 1 Juli mendatang. “Agar tidak ada kecemburuan dari masing- masing RTS, pencairan akan dilaksanakan serentak,” jelasnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA