Friday, 19 Ramadhan 1440 / 24 May 2019

Friday, 19 Ramadhan 1440 / 24 May 2019

BPTJ Desak Pemprov DKI Berlakukan ERP

Kamis 21 Mar 2019 14:51 WIB

Rep: Mimi Kartika/ Red: Esthi Maharani

Sejumlah pengendara melintasi proyek pembuatan Electronic Road Prising (ERP) di Jalan Jendral Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (4/7).(Republika/Rakhmawaty La'lang).

Sejumlah pengendara melintasi proyek pembuatan Electronic Road Prising (ERP) di Jalan Jendral Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (4/7).(Republika/Rakhmawaty La'lang).

Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Kebijakan ERP dibutuhkan untuk mendorong optimalisasi penggunaan MRT.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono akan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). Menurut dia, hal ini untuk menunjang pengoperasian Moda Raya Terpadu Jakarta secara maksimal.

Baca Juga

"Makanya sekarang saya mendorong ERP segera ditetapkan," ujar Bambang di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (21/3).

Bambang menjelaskan, kebijakan ERP dibutuhkan untuk mendorong optimalisasi penggunaan MRT. Tranportasi massal sudah tersedia, dengan begitu langkah selanjutnya ialah membatasi penggunaan kendaraan pribadi.

Ia mengatakan, kebijakan ERP penting segera diberlakukan mengingat beroperasinya MRT Jakarta. Apalagi akan ada juga moda Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta maupun LRT Jabodebek. Ditambah lagi dengan pengembangan rute-rute Transjakarta. Dengan demikian, masyarakat sudah memiliki berbagai alternatif transportasi dan ERP bisa menjadi pengontrol agar warga mulai mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

"Kalau bisa kita push diimplementasikan, kenapa? karena MRT kan sudah ada, masyarakat enggak boleh lagi naik kendaraan pribadi, busway sudah ada. Kalau enggak nanti kita khawatir nanti yang naik MRT enggak ada," kata Bambang.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, kebijakan ERP merupakan alat kontrol Pemprov DKI untuk mengatur lalu lintas di Jakarta. Menurutnya, ERP bisa diberlakukan agar masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum.

"Jadi harus ada kontrolnya supaya angkutan umumnya itu laku yaitu dengan ERP. Kalau ERP kan pakai mobil bayar," kata Agus.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA