Sabtu, 20 Ramadhan 1440 / 25 Mei 2019

Sabtu, 20 Ramadhan 1440 / 25 Mei 2019

Anies: Pembangunan Infrastruktur DKI Butuh Rp 571 Triliun

Senin 11 Mar 2019 16:20 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ratna Puspita

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai menghadiri rapat lanjutan percepatan penataan transportasi Jabodetabek di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (11/3).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai menghadiri rapat lanjutan percepatan penataan transportasi Jabodetabek di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (11/3).

Foto: Republika/Fauziah Mursid
Pembangunannya tidak dilakukan bertahap 30-40 tahun, tetapi dikebut dalam 10 tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkap angggaran yang dibutuhkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan di DKI Jakarta mencapai Rp 571 Triliun. Menurut Anies, jumlah tersebut untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kebutuhan dasar antara lain transportasi DKI, air bersih, pengelolaan air limbah dan pemukiman.

Anies mengatakan, pembangunannya tidak dilakukan bertahap 30-40 tahun. Ia mengatakan pembangunan empat kebutuhan dasar tersebut akan dikebut dalam waktu 10 tahun sehingga bisa tuntas pada 2030 mendatang.

"Karena mau dikebut maka dananya harus dikerjar. Proyeksi sementara akan diperlukan lebih dari RP 571 triliun," ujar Anies usai hadir dalam rapat lanjutan pembangunan infrastruktur DKI bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (11/3).

Anies merinci kebutuhan pembangunan infrastruktur antara lain penambahan jaringan transportasi mulai Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit, Transjakarta dan rel kereta tidak lagi sebidang. Untuk MRT, Pemda mengajukan kebutuhan perpanjangan jaringan dari saat ini 16 kilometer menjadi 223 kilometer.

Selain itu, LRT dari saat ini hanya 5,8 kilometer, butuh hingga 116 kilometer, dan Transjakarta dari 431 kilometer saat ini menjadi 2.149 kilometer. Ia mengatakan, Pemda DKI juga mengajukan kebutuhan kereta dalam kota tidak lagi sebidang.

Sementara untuk pembangunan infrastuktur air besih, Pemda DKI menargekan cakupannya menjadi 100 persen, dari yang sekarang hanya 60 persen. Ia melanjutkan, untuk pengelolaan air limbah ditargetkan bisa mencapai 81 persen, dari saat ini hanya 14 persen.

Sedangkan untuk pemukiman masih dibutuhkan tambahan 600 ribu unit rumah baru. "Untuk semua proyek, termasuk air bersih,  termasuk pengendaliam banjir.  Kalau 571 triliun 10 tahun,  artinya kira-kira 50 an (triliun per tahun). Kalau dipotonglah,  rata-rata," kata Anies.

Menurutnya, rapat yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro tersebut juga mendiskusikan anggaran untuk pembangunan seluruh infrastruktur tersebut. Menurutnya, sumber anggaran tidak hanya bersumber dari Anggaran Pemasukan Belanja Negara (APBN), tetapi juga bisa melalui pola pendanan lain seperti kemitraan dengan swasta, investasi maupun pinjaman.

Namun untuk detailnya, Anies mengatakan ada tim yang khusus membahas pendanaan pembangunan. "Sekarang kita sedang ada tim kecil yang nanti akan bekerja terdiri dari kami di Pemprov dengan di kementerian keuangannya, sesudah itu baru kita bicara lagi untuk tindak lanjutnya," ujar Anies.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA