Selasa, 11 Rabiul Akhir 1440 / 18 Desember 2018

Selasa, 11 Rabiul Akhir 1440 / 18 Desember 2018

Pengamat: Tim Seleksi Cawagub DKI Buah Tawar-menawar Politik

Kamis 08 Nov 2018 16:03 WIB

Red: Ratna Puspita

[Ilustrasi] Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik (ketiga kiri) beserta Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo (ketiga kanan) memberikan keterangan usai melakukan pertemuan tertutup terkait kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta di Kantor DPD Partai Gerindra, Cempaka Putih, Jakarta.

[Ilustrasi] Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik (ketiga kiri) beserta Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo (ketiga kanan) memberikan keterangan usai melakukan pertemuan tertutup terkait kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta di Kantor DPD Partai Gerindra, Cempaka Putih, Jakarta.

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Prabowo bergantung pada PKS, tetapi Gerindra tak akan setuju dengan mudah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Donny Gahral menilai tim seleksi untuk memutuskan calon wakil gubernur DKI Jakarta adalah buah tawar-menawar politik antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Tawar-menawar muncul karena PKS tak akan sepenuhnya memberi dukungan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Ini tawar-menawar politik. PKS "mengancam" jika tidak memberikan kursi cawagub, maka dukungan mereka untuk Gerindra saat Pilpres 2019 akan mereka tarik," kata Donny di Jakarta pada Kamis (8/11).

Donny mengatakan PKS sekarang berada di posisi tawar tertinggi. Sebab, kekuatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bergantung pada partai yang berdiri sejak tahun 2002 tersebut.

Meski PKS lebih "kuat" posisinya, Gerindra juga tidak akan menyetujui nama yang diusung dengan mudah. Sebab, cawagub dari PKS harus sejalan dengan kepentingan Gerindra sebagai partai.

"Penetapan cawagub DKI Jakarta mau molor atau tidak, yang penting kader dari PKS sejalan visinya dengan Gerindra," ucap Donny.

Donny menilai pembentukan tim seleksi cawagub bukan hal umum. Namun, itu bisa saja terjadi tergantung partai karena bersifat internal dan tidak melanggar hukum.

PKS harus bersedia mendukung penuh Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 sebagai kompensasi pemberian kursi "panas" cawagub DKI yang akan mendampingi Gubernur Anies Baswedan. Ahmad Syaikhu menjadi nama yang paling berkompeten untuk mengisi kekosongan kursi wakil gubernur DKI Jakarta.

Kompetensi ini berdasarkan rekam jejak atau track record yang dimilikinya selama berkancah di dunia politik. Sempat menjadi wakil wali kota Bekasi dan calon wakil gubernur Jawa Barat 2018, namanya disebut-sebut akan menggantikan posisi Sandiaga Uno di Pemerintahan Jakarta.

"Bagi saya tidak masalah kalau saya tidak terpilih, selama komitmennya (penggantinya) dari PKS," kata Syaikhu.

Sesuai dengan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, kata Syaikhu, saat ini hanya ada dua kader yang dipercaya menggantikan Sandiaga Uno yang maju dalam kontestasi Pilpres 2019, yakni dirinya bersama Agung Yulianto.

 

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA