Thursday, 13 Sya'ban 1440 / 18 April 2019

Thursday, 13 Sya'ban 1440 / 18 April 2019

Panitia Pembagian Sembako di Monas Catut Logo Pemprov DKI

Senin 30 Apr 2018 22:50 WIB

Red: Andri Saubani

Sejumlah warga berdesakan untuk mengambil sembako gratis saat acara Untukmu Indonesia di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu (28/4).

Sejumlah warga berdesakan untuk mengambil sembako gratis saat acara Untukmu Indonesia di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu (28/4).

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Sandiaga Uno menegaskan, acara pembagian sembako di Monas bukan acara Pemprov DKI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia dari Forum Untukmu Indonesia yang melaksanakan pembagian sembako yang ricuh di Lapangan Monumen Nasional (Monas) pada hari Sabtu (28/4) mencatut loga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

"Pelanggaran pertama panitia menggunakan logo resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa izin. Jadi saya ingin garis bawahi bahwa ini bukan event Pemprov DKI," kata Sandiaga usai bertemu dengan Panitia Forum Untuk Indonesia di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/4).

Kedua, pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kesepakatan awal yaitu ada pembagian sembako. Dan menurut Sandiaga, sudah tidak disetujui dari awal oleh Pemprov DKI.

"Ketiga bahwa panitia tidak bertanggung jawab kepada kebersihan taman dan prasarana, serta kegiatan di sekeliling area Monas," kata Wagub.

Keempat, tentunya kenyamanan dari pengunjung dan terjadi penumpukan pengunjung yang tidak diantisipasi dengan baik, dan tidak terkoordinasi dengan baik. Dan terakhir, kata Sandiaga, panitia tidak dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban.

Mengenai pencatutan logo Pemprov DKI Jakarta ini yang tentunya dikerjakan oleh dinas terkait untuk melihat sanksinya seperti apa. Wagub menjelaskan, Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya mengeluarkan izin dengan maksud baik, karena proposalnya ini terlihat sangat kredibel. Proposalnya mencantumkan akan memecahkan rekor untuk menari karena berkaitan dengan hari Tari Internasional.

"Awalnya ada usulan pasar murah. Tapi kita sudah sampaikan area Monas itu tidak boleh digunakan untuk transaksi. Dan akhirnya mereka mengajukan sembako, secara tegas, Dinas Pariwisata dan Budaya maupun kepala UP Monas sudah menyatakan tidak memperkenankan tapi tetap dilakukan," kata Sandiaga.

Pemprov akan meminta pertanggungjawaban dari panitia, karena saat ini jumlah di area Monas dari kegiatan tersebut lebih dari 70 ton sampah. "Baru sampai siang, akhirnya UP Monas meminta bantuan dari Dinas LH. Dan ini tentunya kita bayar mereka lembur, Alhamdulillah tidak ada sarana prasarana yang rusak. Taman, biasa tidak ada, tapi karena sampah yang berserakan ini," kata Wagub.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA