Rabu, 5 Zulqaidah 1439 / 18 Juli 2018

Rabu, 5 Zulqaidah 1439 / 18 Juli 2018

Pembelian Rumah DP Nol Persen akan Diawasi Ketat

Selasa 17 April 2018 18:58 WIB

Rep: Mas Alamil Huda / Red: Andi Nur Aminah

Warga melihat maket hunian DP Nol Rupiah berupa rumah susun sederhana milik (rusunami) di Kantor Informasi Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta, Ahad (21/1).

Warga melihat maket hunian DP Nol Rupiah berupa rumah susun sederhana milik (rusunami) di Kantor Informasi Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta, Ahad (21/1).

Foto: Republika/Mahmud Muhyidin
UPT yang dibentuk adalah satu-satunya lembaga yang bisa menjual rusun DP nol rupiah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan, pembelian rumah berkonsep susun tanpa uang muka itu tak bisa diperjualbelikan bebas, seperti apartemen atau rumah susun milik yang selama ini ada. Sebagai brand sekaligus program utama Anies-Sandi di masa kampanye lalu, program ini akan diawasi ketat.

UPT yang dibentuk untuk melaksanakan program ini adalah satu-satunya lembaga yang bisa menjual rusun DP nol rupiah. Sandi bahkan menyatakan akan mengambil kembali unit rusun jika nantinya diperjualbelikan. Unit akan ditarik menjadi inventaris Pemprov DKI. "Karena tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh seperti itu," ujar Sandi, Selasa (17/4).

Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, konsep UPT hanya bersifat sementara. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 tahun 2017, pembentukan UPT harus dilengkapi beberapa dokumen, antara lain kajian akademis dan analisis rasio belanja pegawai.

 

photo

Warga melihat rumah tipe hunian DP Nol Rupiah berupa rumah susun sederhana milik (rusunami) di Kantor Informasi Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta, Ahad (21/1).

Target besarnya, pemprov akan mengembangkannya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk merealisasikan target 250 ribu unit hunian selama lima tahun kepemimpinan Anies-Sandi. Target ini telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Gubernur Anies Baswedan ketika ditanya skema pembiayaan rumah DP nol rupiah, berkali-kali selalu berkilah bahwa semua akan disampaikan ketika sudah matang perencanannya. "Anda tahu gaya saya kan, tidak akan disampaikan sebelum semua matang," ujar dia.

Hingga ia bertolak ke Maroko dan Turki, Senin (16/4), belum ada pernyataan darinya terkait skema pembiayaan rumah DP nol. Pembangunan rumah DP nol rupiah sampai saat ini baru dilakukan di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Hunian vertikal yang dinamai Klapa Village ini hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah yakni di bawah Rp 7 juta.

Tahap pertama pembangunan hunian vertikal bernama Klapa Village di Pondok Kelapa ini akan dibangun satu tower terlebih dulu dari rencana dua tower. Pengerjaannya ditargetkan selesai dalam 1,5 tahun.

photo

Pekerja menyelesaikan pembangunan contoh unit rumah DP nol Rupiah di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (26/2).

Di tower pertama akan dibangun 20 lantai dengan total 703 unit. 513 unit di antaranya bertipe 36 dan 190 unit tipe 21. Harga per unitnya untuk tipe 36 dengan dua kamar adalah Rp 320 juta, sementara tipe 21 seharga Rp 185 juta dengan satu kamar.

Pengembang proyek Klapa Village ini yakni BUMD PD Pembangunan Sarana Jaya yang bekerjasama dengan PT Totalindo Eka Persada. Klapa Village merupakan proyek pertama untuk rumah DP nol rupiah.

Anggota Komisi D DPRD DKI Bestari Barus menilai target 250 ribu unit yang tertuang dalam RPJMD amat tinggi. Jika melihat dari apa yang telah dikerjakan Dinas Perumahan selama beberapa tahun terakhir, target tersebut dianggap cukup ambisius. "Jangan sampai tidak mampu melaksanakan amanat Perda RPJMD," katanya.

Selain itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem ini juga mengkritisi segmen penikmat rumah DP nol rupiah ini. Faktanya, rumah DP nol ini hanya mampu dijangkau oleh mereka yang berpenghasilan di atas UMR. Padahal, janji kampanye Anies-Sandi adalah untuk mereka yang berpenghasilan rendah.

Dalam Perda RPJMD yang disahkan beberapa waktu lalu, skema penyediaan perumahan akan dibagi dalam tiga kategori pendapatan. Bagi yang berpendapatan di bawah Rp 4 juta, pemprov menyediakan rusun untuk disewa oleh mereka. Untuk pendapatan Rp 4 juta sampai Rp 7 juta, bisa mendapat rusun DP nol. Sementara yang berpenghasilan di atas Rp 7 juta, bisa memiliki rusun dan membelinya dari pengembang swasta.

 

 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES