Monday, 11 Syawwal 1439 / 25 June 2018

Monday, 11 Syawwal 1439 / 25 June 2018

Sandiaga: Pergub untuk Rumah DP Nol Rupiah Bisa Terbit April

Kamis 15 March 2018 00:43 WIB

Rep: Sri Handayani/ Red: Nur Aini

Pekerja menyelesaikan pembangunan contoh unit rumah DP nol Rupiah di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (26/2).

Pekerja menyelesaikan pembangunan contoh unit rumah DP nol Rupiah di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (26/2).

Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Pemprov akan membentuk BLUD untuk rumah DP nol rupiah pada April.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan sejumlah kebijakan terkait program rumah dengan uang muka (down payment/DP) nol rupiah ditargetkan bisa terealisasi pada April mendatang. Berdasarkan paparan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno di hadapan media, ada beberapa pekerjaan yang ditargetkan akan selesai pada April.

Salah satu kebijakan tersebut yakni penerbitan peraturan gubernur (pergub) yang memayungi program rumah dengan DP Rp 0. "Saya rasa pergubnya April bisa kita wujudkan dan jadi salah satu realisasi. Jadi kita tidak bicara janji lagi. Tidak bicara rencana kerja lagi tapi realisasi dari program rumah DP nol," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (14/3).

Meskipun belum ada pergub yang memayungi, saat ini sudah ada program rumah DP nol yang berjalan, yakni proyek rumah di Pondok Kelapa. Dalam waktu dekat, kata Sandiaga, program ini juga akan memiliki bentuk yang nyata dengan adanya badan layanan usaha daerah (BLUD).

BLUD ini diperkirakan sudah terbentuk pada April. Menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Agustino Darmawan, BLUD ini nantinya memegang empat fungsi utama.

Pertama, mengelola pembiayaan DP nol, baik uang muka maupun cicilan.

Kedua, mengendalikan pembelian dan penjualan rumah rumah. "Kalau nggak dijaga bisa saja yang tidak berhak dapat rumah DP nol," kata dia.

Menurut Agustino, BLUD ini nantinya menjadi pemegang kebijakan. Setiap penjualan kembali unit yang telah dibeli harus melalui BLUD. Pembeli dilarang membeli dari luar outlet.

Ketiga, memberikan layanan pengelolaan rumah susun. Keempat, melaksanakan pendayagunaan dan kerja sama aset yang bertujuan untuk optimalisasi.

Direktur Utama (Dirut) PT Pembangunan Sarana Jaya Yoory T Pinontoan mengatakan begitu BLUD terbentuk pada April, proses pendaftaran akan langsung dibuka. Data-data pemesan yang masuk melalui pusat informasi akan diserahkan kepada BLUD untuk diproses lebih lanjut. "Mekanismenya bagaimana, (tanggung jawab) BLUD," kata dia.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES