Wednesday, 6 Syawwal 1439 / 20 June 2018

Wednesday, 6 Syawwal 1439 / 20 June 2018

Mengapa Anies Merazia Gedung Tinggi?

Selasa 13 March 2018 09:41 WIB

Red: Elba Damhuri

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) didampingi Tim Pengawasan Terpadu Sumur Resapan Instalasi Pengelolaan Air Limbah dan Air Tanah saat melakukan sidak di Hotel Sari Pan Pacific, Thamrin, Jakarta, Senin (12/3).

Foto:
Anies menemukan berbagai pelanggaran di Hotel Sari Pan Pacific.

Anies mengirim pesan kepada semua pengelola gedung-gedung tinggi agar bersiap ketika nanti ia datang. Anies memastikan, setiap pengelola gedung tinggi harus bisa menunjukkan bahwa mereka taat aturan.

"Kita akan periksa seluruh fasilitas Anda. Siapkan semua data, sampaikan dengan jujur, sampaikan dengan apa adanya, nanti kita akan koreksi sama-sama," ujarnya.

Anies telah menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 279 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah serta Pemanfaatan Air Tanah di Bangunan Gedung dan Perumahan.

Tim yang terdiri atas 10 orang dari Dinas Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Sumber Daya Air, Satpol PP, serta dari Balai Konservasi Air Tanah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu bertugas melakukan razia dan pengawasan.

Anies mengungkapkan, pihak manajemen hotel telah berkomitmen membenahi berbagai kesalahan yang sudah berlangsung lama itu. Pemprov DKI, lanjut dia, akan melakukan inspeksi kembali untuk memastikan Hotel Sari Pan Pacific sudah mematuhi aturan terkait sumur resapan dan pengolahan air limbah.

Dia juga menyinggung, penindakan terhadap Hotel Sari Pan Pacific juga menandakan Pemprov DKI berusaha menegakkan aturan terhadap siapa pun. Penegakan aturan di DKI bukan hanya pada mereka yang kecil dan lemah, penegakan aturan juga pada mereka yang kuat dan besar. Semua yang berada di lingkungan Pemprov DKI harus taat pada aturan.

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso mengapresiasi langkah Pemprov DKI dalam merazia dugaan pelanggaran penggunaan air tanah dan pengolahan air limbah oleh gedung-gedung dan bisnis besar. "Bagus," kata politikus Partai Demokrat itu saat dihubungi, kemarin.

Santoso mengatakan, aturan yang ada memang harus ditegakkan dengan tegas terhadap mereka yang enggan menaatinya. Menurut dia, harusnya ada reformasi persyaratan kategori pemakaiannya. Kalau menggunakan air PAM, kata dia, melihatnya dari besarnya bangunan.

"Orang misalnya mau jadi pelanggan, kalau dia punya besar maka tarifnya besar. Jadi, hotel-hotel itu makanya tidak mau berlangganan PAM karena mahal. Makanya kategori bangunan itu harus ada," ujar Santoso.

Dia menyebutkan, penggunaan air tanah dan pengolahan air limbah ini terkait dengan lingkungan hidup. Penggunaannya harus diperketat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pajak air tanah ini, menurut Santoso, memang tujuannya untuk mengendalikan lingkungan. (Antara, pengolah: erik purnama putra).

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES

In Picture: Senegal Menang 2-1 Atas Polandia

Rabu , 20 June 2018, 00:22 WIB