Friday, 6 Zulhijjah 1439 / 17 August 2018

Friday, 6 Zulhijjah 1439 / 17 August 2018

Ketua DPRD DKI: Rumah DP Nol Rupiah Mirip Program Jokowi

Jumat 19 January 2018 15:55 WIB

Rep: Sri Handayani/ Red: Nur Aini

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi peletak batu pertama (ground breaking) pembangunan rumah susun Klapa Village di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (18/1).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi peletak batu pertama (ground breaking) pembangunan rumah susun Klapa Village di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (18/1).

Foto: Republika/ Mas Alamil Huda
Program Sejuta Rumah yang digagas Jokowi dinilai lebih unggul.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, jika dilihat skemanya, program Rumah DP Nol Rupiah besutan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno (Anies-Sandi) mirip dengan program Sejuta Rumah yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau lihat dari skemanya mirip sama program sejuta rumah Jokowi," kata pria yang akrab dipanggil Pras ini di Jakarta, Jumat (19/1).

Bahkan, ia menilai program Jokowi lebih unggul, sebab harganya lebih terjangkau. Ia menilai harga Rumah DP Nol Rupiah yang telah diluncurkan di Pondok Kelapa masih terlalu tinggi dan tak bisa dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pras menjelaskan, program Sejuta Rumah memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ini merupakan program kredit perumahan rakyat (KPR) bersubsidi dengan bunga sampai 5,5 persen per tahun dan jangka waktu sampai 20 tahun.

Menurut Pras, harga jual rumah tersebut berkisar antara Rp 100 juta sampai Rp 135 juta untuk rumah tapak. Cicilan yang diharus dilunasi oleh MBR hanya Rp 825 ribu sampai Rp 1,1 juta perbulan. Dengan begitu, sesuai dengan persyaratan perbankan, masyarakat dengan pendapatan Rp 3 jutaan per bulan masih bisa mencicil.

Sementara, rusunami yang diluncurkan Anies memiliki cicilan minimum Rp 1,5 juta sampai Rp 2,6 juta per bulan. Artinya, program itu hanya bisa diikuti oleh masyarakat dengan pendapatan minimal Rp 4,5 juta. "Sedangkan UMR DKI Rp 3,6 juta. Jadi rusunami DP 0 rupiah itu bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tapi kelas menengah," kata dia.

Baca juga: Warga Miskin Susah Jangkau, Rumah DP 0 Rupiah Bisa Disewa

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menjelaskan, program Rumah DP Nol Rupiah diperuntukkan bagi warga DKI berpenghasilan di bawah Rp 7 juta. "Jadi penghasilannya di bawah Rp 7 juta. Jadi ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah," kata dia di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Jumat (19/1).

Program ini akan dimulai dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) ditambah dengan program DP 0 persen. Dengan skema ini, pemerintah akan mensubsidi DP rumah sebesar satu persen.

Anies mengaku rincian skema pembiayaan masih akan dibahas oleh badan usaha layanan daerah (BLUD). Cicilan rumah itu bervariasi mulai dari 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan sebagainya. Dengan harga unit yang sama, besaran cicilan bisa diatur sesuai dengan kemampuan pembeli.

Sementara, Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno memperkirakan, dengan skema FLPP dengan DP satu persen dan bunga lima persen, besar cicilan per bulan akan berkisar antara Rp 1,5 juta hingga Rp 1,7 juta. Namun, ia tak menjelaskan detail penghitungan tersebut.

Mengenai harga unit yang lebih mahal, sebelumnya Ketua Real Estate Indonesia (REI) Amran Nukman HD mengatakan harga rumah susun (rusun) memang umumnya lebih mahal dibandingkan rumah tapak. Rumah susun memerlukan biaya konstruksi gedung yang lebih tinggi, belum ditambah fasilitas bersama, biaya perawatan, genset, dan sebagainya.

"Harganya (rumah susun) semurah-murahnya kan enggak bisa seperti harga rumah landed. Rumah landed itu bisa harga 100 jutaan lho. Rumah yang napak di tanah itu bisa Rp 100 jutaan. Di beberapa daerah cuma Rp 125 juta 145 juta. Rumah susun enggak bisa," kata dia.

Ia memastikan program DP Nol Rupiah tak mungkin dibuat dalam dalam bentuk rumah tapak. Sebab, di DKI sudah tidak mungkin diperoleh tanah murah dalam jumlah yang diperlukan untuk program ini.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES