Friday, 19 Ramadhan 1440 / 24 May 2019

Friday, 19 Ramadhan 1440 / 24 May 2019

Tim Sinkronisasi Temui Pemprov, Djarot: Jangan Sampai Disisipi Proyek

Senin 22 May 2017 11:54 WIB

Rep: Noer Qomariah Kusunawardhani / Red: Nur Aini

Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat

Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat

Foto: Republika/Ronggo Astungkoro

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memberikan komentar terkait pertemuan antara Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah dengan Tim Sinkronisasi milik Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Anies Baswedan-Sandiga Uno. Djarot mengatakan ia akan selalu mengikuti aturan yang ada untuk menyikapi pertemuan itu.

"Jadi selalu saya sampaikan, kita itu ikut aturan yang ada. Jadi saya bilang sama dia, Bappeda, dan Sekda, kita sudah punya sistem dan sistem itu kita kerjakan. Saya bilang 'sudah kita bicara yang terkait 2018, itu harus diakomodasi. Kaya RPJMD itu belum dimasukkan'," ujar Djarot di Balai Kota, Senin (22/5).

Dia menegaskan Pemprov DKI sudah menggunakan sistem anggaran secara elektronik (e-budgeting) yang terbuka. "Tapi sistem sudah kita kunci dan jangan sampai kejebak terus ngomong proyek. Jadi sistem kita e-budgeting dan semua terbuka. Jangan kemudian disisipi proyek-proyek yang sebetulnya tidak dibutuhkan atau kurang manfaatnya," ujarnya.

Menurut Djarot, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tuty Kusumawati menyampaikan beberapa usulan dari tim sinkronisasi sudah ditindaklanjuti. Salah satunya, tempat pelayanan umum yang mengakomodasi para disabilitas. "Banyak yang sudak kok tinggal digandengkan program dia sama program yang sudah jalan apa. Jadi ini teknis, biar Sekda dan Bappeda," katanya.

Selain itu, Djarot mengungkapkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sudah bersurat kepadanya untuk beraudiensi. Hal tersebut akan diagendakan sesuai jadwal Djarot dan Anies-Sandiaga.

Sedangkan tim sinkronisasi langsung bertemu dengan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah dan Bappeda.  "Kita lebih banyak ngomong di kebijakan. Saya juga sampaikan bahwa dalam situasi seperti ini dikawal betul. Karena nanti yang tanda tangan untuk KUA-PPAS itu adalah kami. Sedangkan RAPBD itu Anies-Sandi. Saya tidak mau apa yang masuk KUA-PPAS sebagai penjabaran dari RKPD dan RPJMD itu kemudian dipersoalkan di kemudian hari. Saya tidak mau yang saya tanda tangan kalau ada apa-apa dipersoalkan," ujarnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA