Wednesday, 13 Jumadil Awwal 1444 / 07 December 2022

Jokowi Diminta Bawa Dugaan Korupsi Disdik DKI ke Ranah Hukum

Kamis 17 Apr 2014 13:27 WIB

Red: Muhammad Hafil

 Pedagang menata kaos bergambar Jokowi di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (27/3).  (foto: Raisan Al Farisi)

Pedagang menata kaos bergambar Jokowi di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (27/3). (foto: Raisan Al Farisi)

Foto: Raisan Al Farisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diminta Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan dugaan korupsi anggaran dinas pendidikan DKI Jakarta. "Mengimbau agar Gubernur DKI melaporkan kalau ada dugaan korupsi di level bawahnya kepada penegak hukum," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Kamis (17/4).

Permintaan itu menanggapi hasil kajian Indonesian Corruption Watch (ICW) atas dugaan penggelembungan biaya duplikasi anggaran di dinas tersebut. Sebelumnya, ICW menyayangkan langkah Jokowi yang tidak mau melaporkan indikasi korupsi anggaran Dinas DKI.

ICW menilai, harusnya indikasi tersebut tetap dilaporkan agar penegak hukum bisa menelusuri indikasinya lebih jauh. Selain itu, penegak hukum akan melakukan kajian kemungkinan adanya suap penyuap antara DPRD DKI dan oknum PNS untuk meloloskan mata anggaran yang terindikasi mark up dan duplikasi.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA