Monday, 9 Rabiul Awwal 1442 / 26 October 2020

Monday, 9 Rabiul Awwal 1442 / 26 October 2020

Jokowi: Inspektorat Gandeng BPKP Hasil Lebih Lengkap

Jumat 21 Feb 2014 15:55 WIB

Red: Julkifli Marbun

Jokowi

Jokowi

Foto: Republika/Yogi Ardhi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Inspektorat menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta untuk melakukan audit keuangan proyek pengadaan bus Transjakarta karatan agar mendapatkan hasil yang lebih lengkap dan baik.

"Yah kalau lengkap, kemarin sudah ke saya dan katanya mau ke BPKP yah itu lebih baik lagi. Kemarin sudah ke saya tapi kalau ingin gandeng BPKP yah sudah itu lebih baik lagi," ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Jumat.

Terkait Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang terlibat dalam kasus itu selaku pemegang kuasa anggaran sekaligus panitia lelang, ia mengatakan belum menerima laporan secara lengkap.

"Belum ke saya, Yah pengawasannya di wagub kamu harus ngerti, lapornya ke wagub dulu, jadi kamu harus ngerti," ujar dia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta untuk melakukan audit keuangan dalam penyelenggaraan proyek pengadaan bus Transjakarta yang karatan dan adanya penggelembungan anggaran.

"Kita perlu orang-orang yang ahli dalam melakukan audit keuangan, terutama dalam penyelenggaraan proyek," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, digandengnya BPKP DKI agar penyelidikan kasus tersebut dilakukan secara mendalam dan terperinci.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti mengatakan pihaknya akan mendorong menggunakan E-Katalog yang setara dengan bus internasional agar kejadian tersebut tak terulang lagi.

"Selain penggunaan E-Katalog juga akan melibatkan para ahli di bidang transportasi maupun otomotif," ujar dia.

Ketika ditanya terkait Anggaran DKI 2014, ia mengatakan anggarannya tetap sebesar Rp72 triliun.

"Hanya ada beberapa revisi diberi waktu satu minggu," kata dia.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA