Rabu, 8 Safar 1440 / 17 Oktober 2018

Rabu, 8 Safar 1440 / 17 Oktober 2018

Kemenko PMK Cek Progres Pembangunan Pascagempa NTB

Kamis 11 Okt 2018 12:02 WIB

Red: Dwi Murdaningsih

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Dampak Bencana dan Kerawanan Sosial Kemenko PMK, Sonny Harry Harmadi, Rabu (10/10) meninjau langsung bengkel kerja aplikator dan RISHA yang sudah selesai dibangun.

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Dampak Bencana dan Kerawanan Sosial Kemenko PMK, Sonny Harry Harmadi, Rabu (10/10) meninjau langsung bengkel kerja aplikator dan RISHA yang sudah selesai dibangun.

Foto: kemenko PMK
Fasilitator diminta lebih aktif mendampingi masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Plt. Deputi Bidang Koordinasi Dampak Bencana dan Kerawanan Sosial Kemenko PMK, Sonny Harry Harmadi, Rabu (10/10) memimpin rapat untuk memastikan progres pembangunan rumah korban gempa NTB. Menurut data sementara, peminat rumah instan sehat sederhana (RISHA) sebanyak 2.437 KK, peminat rumah konvensional (RIKO) sebanyak 1.360 KK dan peminat rumah kayu (RIKA) sebanyak 1.178 KK.

Nantinya, aplikator akan dibantu oleh 7 UMKM lokal dalam menyiapkan panel RISHA. Sonny menegaskan kembali peran fasilitator (Kementerian PUPR) agar lebih optimal, berperan aktif bersama kelompok masyarakat (pokmas), dari proses perencanaan, menyiapkan desain rumah dan RAB dan pelaksanaan pembangunan rumah tahan gempa baik jenis RISHA, RIKO, maupun RIKA.

Menurutnya, para fasilitator juga harus mendampingi masyarakat dalam menyiapkan berkas administrasi persyaratan pencairan dana stimulan. Dalam hal ini, pemda juga harus ikut mendampingi Pokmas, karena pemda justru berada dalam garis terdepan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

photo

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Dampak Bencana dan Kerawanan Sosial Kemenko PMK, Sonny Harry Harmadi, Rabu (10/10) meninjau langsung bengkel kerja aplikator dan RISHA yang sudah selesai dibangun.

Turut hadir dalam rapat Gubernur Provinsi NTB Zulkieflimansyah, Pankogasgabpad Mayjen TNI Madsuni, Deputi Rehab-Rekon BNPB Harmensyah, Dansatgas PUPR yang juga Staf Ahli Menteri PUPR Achmad Gani, para Kepala OPD provinsi, Asops, para Dansektor, dan fasilitator.

Dalam rapat diputuskan standar harga panel Rhisa sebesar Rp 23.8 juta. Untuk mempercepat pembangunan rumah penempatan fasilitator lebih diutamakan pada daerah yang mempunyai pokmas dan dana stimulan sudah diterima masyarakat. Tidak ada hambatan uang, hambatan justru masalah komunikasi antar pihak di lapangan, sehingga berdampak pada progres pembangunan.

Setelah rapat, Sonny bersama Harmensyah bertolak ke Desa Kekait, Kab. Lombok Barat. Rombongan diterima oleh Sekdes Kepala Desa Kekait Habibi Hariri. Sonny dan rombongan turun langsung bertanya kepada Sekdes, Pokmas dan fasilitator mengenai data rumah rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat pasca gempa bumi NTB di desa Kekait. Pertemuan ini juga membahas skema pencairan dana dari BRI ke Pokmas.

Seusai pertemuan, Sonny dan Harmensyah sempatkan meninjau langsung bengkel kerja aplikator dan RISHA yang sudah selesai dibangun.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA