Tuesday, 14 Sya'ban 1441 / 07 April 2020

Tuesday, 14 Sya'ban 1441 / 07 April 2020

Soal RUU Cipta Lapangan Kerja, Mahfud: Buruh Diutamakan

Senin 20 Jan 2020 21:09 WIB

Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).

Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).

Foto: Republika/Mimi Kartika
Mahfud MD menyatakan RUU Cipta Lapangan Kerja justru untuk kepentingan buruh

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja disusun dengan mengutamakan kepentingan rakyat atau buruh melalui kemudahan membuka lapangan kerja.

Baca Juga

"Jadi begini, harus dipahami dahulu secara lengkap bahwa omnibus law itu bukan untuk investasi, melainkan tentang cipta lapangan kerja," kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (20/1). Hal tersebut disampaikan Mahfud menanggapi masih adanya aksi buruh yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Sejauh yang diikutinya, kata dia, pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja justru lebih mengutamakan buruh, bukan investasinya. Menurut Mahfud, omnibus law cipta lapangan kerja dimaksudkan agar lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia itu makin terbuka lebar.

Salah satu caranya, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, dengan mempermudah dan menyederhanakan perizinan terkait dengan investasi."Investasi itu bukan hanya investasi asing. Investasi dalam negeri pun selama ini sering terkendala oleh perizinan karena banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang-tindih," katanya.

Makanya, kata Mahfud, perlunyaomnibus law cipta lapangan kerja untuk mempermudah perizinan dalam berinvestasi. "Jadi, bukan investasinya yang ditekankan, melainkan penciptaan lapangan kerjanya yang selama ini agak terhambat oleh perizinan investasi," katanya.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar demonstrasi meminta DPR RI untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja karena dinilai akan merugikan kaum buruh dan tenaga kerja."DPR harus menolak karena buruh juga punya hak dan kewajiban di negeri ini terhadap perlindungan," kata Ketua KSPI Said Iqbal di depan Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (20/1).

Selain itu, Said mengatakan bahwa Pemerintah seharusnya juga memberikan perlindungan terhadap kepastian kerja, jaminan sosial, serta kepastian upah yang dinilainya sama sekali tidak tercermin dalam RUU Cipta Lapangan Kerja.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA