Senin, 15 Safar 1441 / 14 Oktober 2019

Senin, 15 Safar 1441 / 14 Oktober 2019

MA Siapkan Ratusan Hakim untuk Sengketa Administrasi Pemilu

Jumat 05 Apr 2019 13:51 WIB

Red: Ratna Puspita

 Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Mahkamah Agung , Supandi.  (Republika/Rakhmawaty La'lang)

Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Mahkamah Agung , Supandi. (Republika/Rakhmawaty La'lang)

Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
MA didukung e-court atau pengadilan berbasis elektronik khusus untuk pemilu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) RI menyiapkan total ratusan hakim di tingkat pertama dan tingkat banding untuk menangani sengketa administrasi pemilihan umum. Ketua Kamar TUN MA Supandi MA memiliki hakim pemilihan umum tingkat pertama sebanyak 217 orang. 

"Ini di pengadilan administrasi. Hakim tingkat banding sebanyak 17 orang," tutur Supandi di Gedung MA RI, Jakarta, Jumat (5/4).

Baca Juga

Hakim yang akan menangani sengketa administrasi pemilu tidak dipilih secara acak, melainkan melewati proses pemilihan dan sertifikasi sehingga memiliki kapasitas dalam menangani sengketa pemilu. Untuk mempercepat proses peradilan, Supandi mengatakan, MA didukung e-court atau pengadilan berbasis elektronik khusus untuk pemilu agar pemeriksaan dapat dilakukan cepat dan putusan langsung selesai.

Supandi mengatakan selain mempersiapkan hakim, pihaknya telah mengingatkan hakim tidak main-main dengan pemilu. Sebab, peran sebagai wasit harus menjaga dengan baik agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran.

Selain itu, MA sudah siap dengan hukum acaranya, di antaranya mengeluarkan peraturan seperti Perma Nomor 4 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu di MA dan Perma Nomor 5 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu di PTUN.

"Untuk menghadapi hal itu, MA sadar bahwa di lapangan hukum acaranya harus jelas, oleh sebab itu, yang mulia Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, mengisyaratkan kepada unsur pimpinan MA supaya hukum acara jelas," tutur Supandi.

Ia mengatakan menjelang 17 April 2019 sudah terdapat pelanggaran administrasi, tetapi tidak banyak yakni hanya sebanyak tiga perkara.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA