Wednesday, 7 Syawwal 1442 / 19 May 2021

Wednesday, 7 Syawwal 1442 / 19 May 2021

KPK Disarankan Kerja Sama Bawaslu Usut Amplop Bercap Jempol

Kamis 04 Apr 2019 12:48 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Ratna Puspita

Wakil ketua DPR, Fahri Hamzah memberikan sambutan pada kegiatan Orasi dan Dialog Kebangsaan dan Deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) di Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (11/02/2019) malam.

Wakil ketua DPR, Fahri Hamzah memberikan sambutan pada kegiatan Orasi dan Dialog Kebangsaan dan Deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) di Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (11/02/2019) malam.

Foto: Antara/Akbar Tado
Amplop bercap jempol itu diduga akan digunakan sebagai serangan fajar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengusut kasus amplop bercap jempol politikus Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso. Amplop bercap jempol itu diduga akan digunakan sebagai serangan fajar.

Bawaslu bisa bekerja sama dalam mengusut perkara politik terkait dugaan politik uang di mana KPK menduga amplop itu untuk serangan fajar. Sementara, KPK bekerja dalam tataran penegakan hukum atas dugaan suap yang bermuara pada amplop-amplop berisi uang dengan total jumlah sekitar Rp 8 miliar. 

"Harusnya KPK bekerja sama dengan bawqslu sekarang itu, karena dugaan itu sangat membuat orang tuh bertanya-tanya," kata Fahri di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (4/4).

Baca Juga

Barang bukti amplop yang disita KPK, Fahri mengatakan, bisa saja menjadi pembuka untuk mengungkap kasus-kasus serangan fajar lainnya. Kasus ini mencakup dugaan politik uang, dan korupsi. 

"Kalau mau di selesaikan, kalau mu di tuntaskan. maka caranya adalah membuat kedisiplinan pengaturan untuk keuangan politik terutama bagi incumbent yang mau recampaign," ujar dia. 

Kasus ini merupakan kasus yang menyangkut BUMN. Fahri pun turut mengkritik sistem pengawasan BUMN saat ini yang lemah. Di samping itu, Fahri meminta KPK lantas memperkendur penyelidikan.

Justru, dengan kasus ini, KPK harus lebih menggali fenomena politik uang tersebut. "Ini politik, ya harus di terusin jangan kemudian keliatan ngerem begitu," ujar dia. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA