Rabu, 14 Zulqaidah 1440 / 17 Juli 2019

Rabu, 14 Zulqaidah 1440 / 17 Juli 2019

Kasus Bakamla, KPK Tetapkan Seorang Tersangka Lagi

Kamis 27 Des 2018 23:23 WIB

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Andri Saubani

Juru bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Juru bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Tersangka terbaru adalah Manager Director PT Rohde dan Schwarz Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan seorang tersangka terkait kasus dugaan suap dalam pengadaan dan penganggaran proyek Bakamla RI. Kali ini yang menjadi tersangka adalah Manager Director PT Rohde dan Schwarz Indonesia Erwin Sya'af Arief.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan lagi seorang sebagai tersangka," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Kamis (27/12).

Diduga, Erwin membantu Direktur PT Merial Esa Fahmi Dharmawansyah memberikan suap kepada anggota Komisi I DPR RI 2014-2019 Fayakhun Andriadi. Suap disinyalir dikirimkan melalui rekening.

"Jumlah uang suap yang diduga diterima Fayakhun Andriadi dari Fahmi adalah sebesar  911.480 dolar AS (setara sekitar Rp 12 miliar)," ujar Febri.

Febri menuturkan, pemberian uang dilakukan sebanyak empat kali dan melalui transfer rekening bank. Adapun pemberian uang tersebut diduga merupakan fee atas penambahan anggaran untuk Bakamla RI pada APBN P 2016 sebesar Rp 1,5 Triliun.

"Diduga kepentingan ESY (Erwin Sya'af Arief) membantu adalah apabila dana APBN-P 2016 untuk Bakamla RI disetujui, maka pengadaan Satelit Monitoring akan dibeli dari PT Rohde & Schwarz Indonesia," jelas Febri.

Atas perbuatannya, Erwin dijerat  pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 20011 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP.

Diketahui, Erwin merupakan tersangka ketujuh dalam kasus ini. Sebelumnya KPK telah memproses enam orang lainnya sebagai tersangka hingga divonis bersalah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terkait proyek pengadaan satelit monitoring di Bakamla RI pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2016.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA