Jumat, 14 Sya'ban 1440 / 19 April 2019

Jumat, 14 Sya'ban 1440 / 19 April 2019

Bupati Ditangkap KPK, Pemkab Cianjur Klaim tak Terganggu

Rabu 12 Des 2018 22:56 WIB

Red: Andri Saubani

Petugas  KPK  menunjukan barang bukti operasi  tangkap tangan yang  dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap di Jakarta, Rabu (12/12).

Petugas KPK menunjukan barang bukti operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap di Jakarta, Rabu (12/12).

Foto: Republika/Iman Firmansyah
Hari ini KPK menangkap Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar.

REPUBLIKA.CO.ID, CIANJUR -- Roda pemerintahan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tidak terganggu dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar dan sejumlah pejabat Dinas Pendidikan setempat, Rabu (12/12).

Hal tersebut diungkapkan Kabag Humas Pemkab Cianjur Gagan Rusganda kepada pewarta yang sudah menunggu sejak Rabu pagi hingga sore.

Gagan mengatakan, sempat bertemu pagi sebelum Bupati Cianjur ditangkap KPK di halaman Pendopo Cianjur. Namun hingga saat Ini, pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari KPK terkait status orang nomor satu di Cianjur itu.

Pihaknya hingga menjelang malam belum menerima keterangan resmi siapa saja yang ditahan di KPK tersebut.

"Pastinya roda pemerintahan tidak terganggu dan kami masih menunggu kabar resmi dari KPK terkait diamankannya Bupati Dan sejumlah pejabat Disdik ke Jakarta. Kami belum tahu terkait apa meskipun dari media sudah dijelaskan," katanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar bersama lima orang lainnya dalam kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Cianjur, Rabu. "Enam orang yang diamankan itu terdiri dari kepala daerah, kepala dinas dan kepala bidang, dari unsur musyawarah kerja kepala sekolah, dan pihak lain," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, Rabu.

Syarif mengatakan, sejak Rabu subuh tim Penindakan KPK ditugaskan ke Cianjur.

KPK pun mengamankan enam orang dan kemudian dibawa ke gedung KPK untuk proses lebih lanjut.

"Hal itu dilakukan setelah didapatkan bukti awal dugaan telah terjadi transaksi suap terhadap penyelenggara negara," ucap Syarif

Sebelumnya, kata dia, KPK mendapat informasi akan ada penyerahan uang terkait dengan anggaran pendidikan di Cianjur. KPK menduga uang tersebut dikumpulkan dari kepala sekolah untuk kemudian disetor ke bupati.

"Setelah kami lakukan pengecekan di lapangan, terdapat bukti awal adanya dugaan pemberian suap untuk kepala daerah," ungkap Syarif.

 

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA