Jumat, 17 Jumadil Akhir 1440 / 22 Februari 2019

Jumat, 17 Jumadil Akhir 1440 / 22 Februari 2019

Mensos Baru Dapat Wejangan dari KPK

Jumat 07 Sep 2018 21:44 WIB

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Bayu Hermawan

Menteri Sosial, Agus Gumiwang (tengah) bersama  Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri) dan Juru Bicara KPK, Febridiansyah(kanan)  memberikan keterangan kepada media di  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (7/9).

Menteri Sosial, Agus Gumiwang (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri) dan Juru Bicara KPK, Febridiansyah(kanan) memberikan keterangan kepada media di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (7/9).

Foto: Republika/Iman Firmansyah
Wakil Ketua KPK mengungkapkan pertemuan tersebut membahas sistem pencegahan korupsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita diberikan wejangan dalam pertemuan dengan jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (7/9). Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengungkapkan pertemuan tersebut membahas mengenai sistem pencegahan korupsi.

"Kedatangan beliau (Agus Gumiwang), supaya tidak jadi bancakan. Supaya nanti benar-benar diterima oleh yang membutuhkan. Itu tujuan kita. Masalah yang sudah pernah kasus di sini kita informasikan supaya tidak terjadi hal yang sama," ujar Basaria di Gedung KPK.

Hal utama yang dibahas, kata Basaria, terkait dengan pengelolaan anggaran bantuan sosial yang nilainya naik. Tahun 2018, anggaran Kemensos tercatat sebesar Rp43,2 triliun. Sementara untuk tahun depan naik menjadi Rp58,9 triliun. Lonjakan itu disebabkan karena naiknya anggaran untuk Bantuan Sosial (Bansos).

Dalam pertemuan tersebut, tutur Basaria, KPK sangat berharap kepada Agus agar menggunakan anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) dengan baik serta alokasi dananya bisa disalurkan ke pihak-pihak yang tepat.  KPK, lanjut Basaria, juga akan membantu Kemensos dalam mengelola anggaran tersebut. Dalam hal ini Deputi pencegahan dan Deputi penindakan yang akan turut andil.

Sementara Agus mengaku sangat terbantu dengan wejangan serta saran yang diberikan KPK terutama ihwal pencegahan dalam mengelola anggaran. Diketahui, anggaran untuk Kementerian Sosial sendiri mengalami kenaikan hingga mencapai 35 persen atau Rp54 triliun dari 34 provinsi.

"Jadi yang menjadi penerima manfaat dari 2018-2019 tidak ada perubahan, tetap 10 juta orang, yang jadi kebijakan adalah kenaikan dari kualitas bantuan tersebut," kata Agus.

Politisi Partai Golkar itu juga berjanji akan  terus melakukan koordinasi dengan KPK terkait pengelolaan anggaran. "Tadi saya sudah minta izin dengan KPK untuk mendapat pendampingan dari deputi bidang pencegahan dan data informasi agar berikan izin bisa melakukan semacam teknis antara kemensos dan KPK," ucapnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES