Minggu, 13 Syawwal 1440 / 16 Juni 2019

Minggu, 13 Syawwal 1440 / 16 Juni 2019

Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Pembelaan Aman Abdurrahman

Rabu 30 Mei 2018 12:48 WIB

Red: Ratna Puspita

Terdakwa kasus dugaan serangan teror bom Thamrin dengan terdakwa Oman Rochman alias Aman Abdurrahman digiring petugas untuk mengikuti sidang yang beragendakan pembacaan replik atau tanggapan dari Jaksa penuntut umum (JPU) atas nota pembelaannya (pleidoi), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (30/5).

Terdakwa kasus dugaan serangan teror bom Thamrin dengan terdakwa Oman Rochman alias Aman Abdurrahman digiring petugas untuk mengikuti sidang yang beragendakan pembacaan replik atau tanggapan dari Jaksa penuntut umum (JPU) atas nota pembelaannya (pleidoi), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (30/5).

Foto: Antara/Galih Pradipta
Ajaran Aman Abdurrahman membuat pengikutnya membenci Indonesia, pemerintah, & aparat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim jaksa menolak seluruh nota pembelaan yang diajukan terdakwa kasus bom Thamrin, Oman Rochman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma alias Aman Abdurrahman. Penuntut umum juga menolak nota pembelaaan yang diajukan oleh tim penasihat hukumnya.

"Sekali lagi tim jaksa penuntut umum memohon kepada majelis hakim, menolak seluruh nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa," kata Jaksa Penuntut Umum, Anita Dewayani dalam sidang dengan agenda replik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (30/5).

Anita beralasan tuntutan pidana mati untuk terdakwa sudah sesuai dengan mempertimbangkan keterangan para saksi dan ahli, alat bukti berupa tulisan-tulisan terdakwa. Tim JPU menepis adanya anggapan bahwa tuntutan JPU merupakan perbuatan dzalim seperti yang dituduhkan Oman.

Anita juga menepis tuduhan adanya kesepakatan pihak-pihak tertentu untuk menjadikan Aman Abdurrahman sebagai pihak yang bersalah dalam kasus terorisme. "Tindakan penuntutan yang kami lakukan semata-mata untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, keadilan bagi para korban. Landasan batas wewenang kami ada dasarnya, yakni adanya minimal dua alat bukti," kata Anita.

Anita mengatakan, dalam tuntutannya, jaksa sudah menyatakan bahwa pengakuan Oman bukanlah satu-satunya bukti yang dijadikan dasar pembuktian dakwaan. "Terdakwa bisa saja berbohong untuk kepentingannya. Bila dia mengakui maka itu semata-mata untuk kepentingan dirinya dalam melakukan pembelaan," katanya.

Dalam repliknya, tim JPU menyampaikan permohonan para korban bom Thamrin, bom Gereja Oikumene, dan bom Kampung Melayu agar negara memberikan hak kompensasi terhadap para korban. JPU juga membebankan ke negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5 ribu.

Dalam repliknya, tim JPU menyatakan, sesuai keterangan ahli, Solahudin, bahwa peran Oman sangat penting dalam menyebarkan pemahaman tentang propaganda kelompok ISIS terhadap para pengikutnya di Indonesia. Anita pun merinci terdapat peranan Oman dalam sejumlah peristiwa teror, yakni kasus pembunuhan terhadap polisi dan penyerangan di Polda Sumut yang dilakukan oleh Syawaluddin Pakpahan.

Mereka beraksi dengan diilhami oleh tulisan Oman dalam buku Seri Materi Tauhid. "Syawaluddin mengakui pembakaran yang dilakukannya dalam rangka jihad karena yang bersangkutan punya pemahaman bahwa polisi adalah thagut. Pemahaman ini didapatkannya dari membaca kitab Seri Materi Tauhid," katanya.

Tembak polisi

photo

Petugas gabungan TNI-Polri melakukan apel usai berjaga saat sidang kasus terorisme dengan terdakwa Aman Abdurrahman alias Oman Rochman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (30/5). (Antara/Galih Pradipta)

Selain itu, kasus penembakan polisi di Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan pelaku Muhammad Ikbal Tanjung. Ikbal termotivasi pemahaman bahwa polisi merupakan anshor thagut yang harus diperangi.

"Pemahaman Ikbal didapatkannya bukan dari membaca Seri Materi Tauhid, melainkan didapat dari guru-guru pengajiannya di Penatoi yang terkait dengan Oman," katanya.

Anita mengatakan, ajaran Oman tentang ilmu tauhid telah didakwahkan kepada para pengikutnya sejak 2003. Kemudian, dakwah-dakwah tersebut dikumpulkan dan dibukukan dalam Seri Materi Tauhid untuk disebarkan ke masyarakat luas.

Anita mengatakan penyebarluasan dengan tujuannya agar dipahami dan dan diikuti oleh para simpatisannya. "Jelaslah bahwa pemikiran terdakwa dalam Seri Materi Tauhid adalah untuk mengajak orang lain mengikuti apa yang dipahaminya tentang sirik demokrasi dan sirik akbar," katanya.

Anita memaparkan Oman memahami akibat ajarannya tersebut dapat membuat orang membenci negara Indonesia, pemerintah, dan aparat keamanan. Ia mengatakan Oman juga mengetahui bahwa ajarannya tersebut telah mendorong para pengikutnya untuk melakukan aksi teror, yakni bom Thamrin, bom di Gereja Oikumene, bom Kampung Melayu, penyerangan Mapolda Sumut, dan pembunuhan polisi di Bima.

"Lima peristiwa teror tersebut disebabkan adanya pemahaman para pelaku tentang sirik demokrasi dan sirik akbar yang terkoneksi dengan Daulah Islamiyah yang didirikan oleh Oman. Sangat naif bila terdakwa mengatakan tidak tahu menahu dalam aksi bom Thamrin, padahal dia sebagai orang yang dituakan di jamaahnya, mengatakan bahwa ada pesan dari Umaro untuk melakukan amaliyah seperti di Paris," katanya.

Oman ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus bom Thamrin, kasus bom Gereja Oikumene di Samarinda, kasus bom kampung melayu, serta kasus penyerangan di Bima, NTB dan kasus penyerangan Mapolda Sumut. Ia dituduh berperan sebagai dalang di balik teror tersebut. Oman seharusnya bebas pada 17 Agustus 2017 usai menjalani masa hukuman sembilan tahun atas keterlibatannya dalam pelatihan militer kelompok Jamaah Islamiyah (JI) di pegunungan Jalin, Kabupaten Aceh Besar, 2010.

Namun pada 18 Agustus 2017, polisi menetapkan Oman sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam serangan teror Bom Thamrin. 

 

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA