Minggu, 9 Zulqaidah 1439 / 22 Juli 2018

Minggu, 9 Zulqaidah 1439 / 22 Juli 2018

Perludem: Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg Harus Didukung

Selasa 17 April 2018 16:59 WIB

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Bayu Hermawan

Direktur Perludem Titi Anggraini

Direktur Perludem Titi Anggraini

Foto: Republika/Mahmud Muhyidin
Perludem harus mendukung aturan larangan Caleg dari mantan Napi korupsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, pemerintah harus mendukung aturan larangan calon anggota legislatif (Caleg) dari mantan narapidana kasus korupsi. Pemerintah diminta memprioritaskan rapat konsultasi yang membahas aturan yang tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tersebut.

"Pemerintah sudah semestinya mendukung gagasan pengaturan yang dibuat oleh KPU ini dan memprioritaskan rapat konsultasi yang membahas PKPU Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota," ujarnya kepada Republika.co.id, Selasa (17/4).

Titi berpandangan, aturan larangan caleg dari mantan narapidana kasus korupsi bukan hanya tepat untuk dilakukan. Larangan ini juga menjawab kebutuhan masyarakat luas atas pengaturan pemilu yang berpihak kepada gerakan antikorupsi.

"Korupsi adalah masalah laten bangsa Indonesia, sehingga semua pihak harus ambil bagian dalam memeranginya. KPU sudah melakukan apa yang menjadi otoritasnya. Karena itu, semua pihak sudah semestinya mendukung upaya KPU," kata Titi.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR, Firman Soebagyo, mengatakan pemerintah terkesan tidak serius dalam membahas aturan teknis Pemilu 2019. Berdasarkan jadwal pada Senin (16/4), Komisi II DPR, KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedianya menggelar rapat dengar pendapat untuk membahas dua PKPU, yakni PKPU Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta PKPU Pencalonan Capres-Cawapres. Namun, karena perwakilan dari Kemendagri tidak hadir, maka rapat tidak dapat dimulai.

"Ini merupakan pemilu pertama kali yang dilakukan secara serentak untuk memilih anggota legislatif, presiden dan wakil presiden. Saya lihat bahwa akhir-akhir ini Kemendagri tidak serius hadir (dalam rapat di DPR). Yang hadir hanya wakilnya saja, misalnya staf ahli," ujar Firman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Dia melanjutkan, kehadiran staf ahli Kemendagri bukan berarti tidak bisa dipercaya kemampuan dan kualitasnya. Hanya saja, pihaknya menegaskan urgensi pelaksanaan pemilu serentak.

"Jangan sampai ada putusan-putusan di sini yang tidak diketahui oleh menteri dan presiden. Saya khawatir ya, apa yang dilakukan oleh KPU di sini, nanti menteri dan presiden tidak tahu. Ini berkaca pada kebijakan-kebijakan sebelumnya yang tidak diketahui oleh presiden," tegas Firman.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan penundaan pembahasan aturan larangan caleg dari mantan koruptor memiliki batas waktu. Menurutnya dalam pembicaraan informal dengan Komisi II DPR pada Senin, disepakati bahwa penundaan hanya akan dilakukan maksimal sepekan saja.

"Komisi II sudah mengatakan penundaan rapat paling lama sepekan saja, terhitung sejak Senin. Sehingga dengan demikian insyaallah tidak akan mengganggu tahapan Pemilu 2019," ujarnya ketika dijumpai di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa siang.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES