Thursday, 6 Zulqaidah 1439 / 19 July 2018

Thursday, 6 Zulqaidah 1439 / 19 July 2018

Abraham Samad: Kasus Century Ujian Terbesar KPK

Senin 16 April 2018 07:19 WIB

Red: Ani Nursalikah

Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.

Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.

Foto: Republika/Raisan Al Farisi
'Kalau tidak lulus berarti terjadi arah balik pemberantasan korupsi'.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan kasus dugaan korupsi talangan Bank Century merupakan ujian terbesar yang harus bisa dilalui KPK.

"Kasus Century ini adalah ujian terbesar dalam sejarah KPK dan KPK harus lulus dari ujian ini," katanya dalam acara "Abraham Samad Bicara Arah Bangsa ke Depan dengan Jurnalis Jogja" di Yogyakarta, Ahad malam (15/4).

Menurut Abraham, melalui kasus Century, marwah dan kredibilitas KPK ditentukan. Jika KPK sampai tidak lulus dalam ujian tersebut maka akan menjadi preseden buruk yang berdampak pada pemberantasan korupsi di Indonesia. "Kalau tidak lulus berarti terjadi arah balik pemberantasan korupsi," kata dia.

Ia berharap dugaan keterlibatan mantan pimpinan atau pejabat tinggi negara dalam kasus itu tidak menghambat langkah KPK menuntaskan kasus Century dengan menjunjung asas equality before the law atau persamaan di hadapan hukum. "Menurut saya inilah yang harus menjadi fokus kita. Kita tidak boleh membiarkan ada seseorang yang kebal hukum karena jabatannya," kata dia.

Meski demikian, Abraham memiliki keyakinan kasus Century bisa ditindaklanjuti dan tidak akan ditelantarkan KPK. Terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang meminta KPK menetapkan mantan wakil presiden yang juga mantan gubernur BI Boediono sebagai tersangka terkait kasus Century, Abraham menduga keterlibatan Boediono dalam kasus itu karena dalam kondisi terpaksa.

"Saya yakin keterlibatan dia bukan keterlibatan seorang diri. Mungkin keterlibatan itu karena dia berada dalam rezim yang tidak terlalu tepat yang kadang-kadang ia terpaksa melakukan itu. Tetapi keterpaksaan itu tidak bisa dijustifikasi dan tidak boleh dibenarkan karena dia seorang guru besar," kata dia.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA