Wednesday, 5 Zulqaidah 1439 / 18 July 2018

Wednesday, 5 Zulqaidah 1439 / 18 July 2018

MAKI Nilai Putusan PN Jaksel Soal Century tidak Keluar Jalur

Kamis 12 April 2018 20:10 WIB

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Bayu Hermawan

Koordinator Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin (kanan) menyerahkan laporan dugaan pelanggaran etik oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait penundaan pemeriksaan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/9).

Koordinator Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin (kanan) menyerahkan laporan dugaan pelanggaran etik oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait penundaan pemeriksaan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/9).

Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Boyamin menilai putusan PN Jaksel tidak keluar dari jalur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terkait kasus bail out Bank Century tidak keluar jalur. Menurut dia, putusan itu memerintahkan apa yang memang telah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ini hakim kan juga memerintahkan. Memerintahkan apa? Yang sudah dimasak oleh KPK. Yang membuat dakwaan (untuk Budi Mulya) siapa? KPK. Yang kemudian dibawa ke pengadilan diamini oleh hakim tingkat pertama, banding, dan kasasi," ujar Boyamin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/4).

Menurut Boyamin, hakim PN Jaksel menggunakan dakwaan tersebut untuk menangani praperadilan yang pihaknya ajukan tersebut. Karena itu, ia menilai, hal itu tidak berada di luar lapangan dan masih berada pada koridornya. "Dan koridor saya adalah penghentian penyidikan yang tidak sah secara materiel. Gitu loh," katanya.

Terkait dengan pernyataan pimpinan KPK Saut Situmorang yang menyebut kasus ini terhambat karena banyaknya kasus yang ditangani KPK, Boyamin menyampaikan rasa irinya. Ia iri karena penanganan kasus Bank Century tak seperti penanganan kasus KTP-el, padahal yang lebih dahulu adalah kasus Bank Century.

Menurut dia, penanganan KTP-el bisa dilakukan secara langsung dan tak menunggu lama. Setelah Irman dan Sugiharto, kata dia, KPK langsung ke Andi Narogong. Andi Narogong sedang di persidangan, KPK langsung menyasar Setya Novanto. Setya Novanto masih di persidangan, langsung ke Made Oka Masagung dan ke Irvanto Hendro Pambudi.

"Itu lebih belakangan kan. Kalau bicara diutamakan, harusnya duluan Century diselesaikan dulu. Boleh iri, enggak, saya dengan KTP-el?" katanya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES