Sabtu, 9 Syawwal 1439 / 23 Juni 2018

Sabtu, 9 Syawwal 1439 / 23 Juni 2018

ICW Minta KPK Abaikan Permintaan Wiranto

Selasa 13 Maret 2018 14:57 WIB

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Andri Saubani

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto(kiri) bersama Ketua KPU Arief Budiman (Kanan)  memberikan keterangan kepada media usai melakukan pertemuan di Gedung KPU, Jakarta, Rabu, (6/3).

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto(kiri) bersama Ketua KPU Arief Budiman (Kanan) memberikan keterangan kepada media usai melakukan pertemuan di Gedung KPU, Jakarta, Rabu, (6/3).

Foto: Republika/Iman Firmansyah
ICW juga meminta KPK lebih berhati-hati agar tidak terbawa dalam arus politik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengabaikan permintaan penundaan pengumuman calon kepala daerah bermasalah. Kendati demikian, ICW juga meminta KPK lebih berhati-hati agar tidak terbawa dalam arus politik.

"Permintaan Menko Polhukam tersebut harus diabaikan oleh KPK. Pada saat yang sama, ICW juga meminta kepada KPK untuk lebih berhati hati dalam memproses calon kepala daerah yang terindikasi korupsi dan tidak terbawa dalam arus politik," ujar Koordinator ICW Ade Irawan melalui pesan singkat, Selasa (13/3).

Ade menambahkan, jika KPK memang telah memiliki dua alat bukti, segeralah tetapkan pelaku menjadi tersangka. Menurutnya lagi, ada tiga alasan bagi KPK untuk mengabaikan dan menolak permintaan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto itu.

ICW menilai, KPK adalah lembaga negara independen yang daam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari intervensi kekuasaan manapun. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, tidak dapat meminta untuk mempercepat, menunda, atau bahkan menghentikan proses hukum yang dilakukan KPK.

Pemerintah, kata Ade, telah mencampuradukkan proses politik dengan proses hukum. Penyelengaraan pilkada merupakan proses politik yang tidak boleh menegasikan dan menyampingkan proses hukum. Sebab, konstitusi menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

"Proses hukum oleh KPK bagian dari cara untuk menghadirkan para calon pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas. Sebab mekanisme ini yang tidak dilakukan oleh partai dalam menjaring kandidat yang akan mereka usung," kata Ade.

Sebelumnya, Wiranto usai rapat koordinasi khusus dengan pihak penyelenggara pilkada dan pemilu menyebutkan, pemerintah meminta KPK untuk menunda pengumuman beberapa cakada yang dapat ditersangkakan. Menurutnya, pengumuman tersebut akan berpengaruh pada pelaksanaan pemilu dan masuk ke ranah politik.

"Kalau belum ditetapkan sebagai calon atau pasangan calon (paslon), itu silakan saja KPK lakukan langkah-langkag hukum sebagaimana yang sudah dilakukan yang melakukan tindak pidana korupsi," tutur Wiranto dalam konferensi persnya di Kantor Kemenko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (12/3).

Tapi, kata dia, jika seseorang sudah ditetapkan sebagai paslon dan akan menghadapi pilkada serentak, pemerintah meminta hal tersebut ditunda. Wiranto menyebutkan, yang ditunda adalah proses penyelidikan, penyidikan, dan pengajuan seorang cakada sebagai saksi atau tersangka kasua korupsi.

"Karena apa? Akan berpengaruh kepada pelaksanaan pemilu, akan masuk ke ranah politik, akan masuk ke hal-hal yang memengaruhi perolehan suara," ungkapnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES