Kamis, 7 Syawwal 1439 / 21 Juni 2018

Kamis, 7 Syawwal 1439 / 21 Juni 2018

Pemerintah Masih Kaji Batas Usia Perkawinan Perempuan

Rabu 07 Maret 2018 20:43 WIB

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Ratna Puspita

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani (kiri) berbincang dengan Putri Mabel dari Belanda selaku Kepala Dewan Organisasi Girls Not Brides sebelum pertemuan di Jakarta, Rabu (7/3).

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani (kiri) berbincang dengan Putri Mabel dari Belanda selaku Kepala Dewan Organisasi Girls Not Brides sebelum pertemuan di Jakarta, Rabu (7/3).

Foto: Antara/Reno Esnir
Pemerintah ingin menaikkan batas usia pernikahan untuk perempuan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan pemerintah saat ini masih mengkaji perubahan batas usia minimal pernikahan untuk perempuan. Pemerintah ingin menaikkan batas usia pernikahan untuk perempuan.

“Banyak hal yang harus dikaji, mulai dari aspek agama, budaya, aspek hak-hak manusia," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani usai pertemuan bilateral dengan Princess Mabel dari Belanda di Jakarta, Rabu (7/3). 

Puan mengatakan pernikahan dini di Tanah Air memang tidak terlalu besar dibandingkan negara lain, tetapi juga cukup besar kalau dibandingkan seluruh negara yang ada. Karena itu, kata dia, pemerintah memiliki komitmen ingin menaikkan batas usia pernikahan untuk perempuan. 

Seperti diketahui, saat ini berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia menikah bagi perempuan 16 tahun, sedangkan pria 19 tahun. Perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Puan menambahkan pemerintah akan mengupayakan menaikkan batas usia pernikahan lewat aturan hukum, baik revisi undnag-undang atau melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu). 

Ia mengaku harus satu hal yang urgent atau ada fakta yang kemudian dikeluarkan satu perppu.Jadi, kata dia, hal ini tidak bisa semerta-merta dilakukan.  ”Namun, itu tidak bisa dilakukan secara instan dan butuh proses dan waktu untuk melakukannya," kata dia. 

Ketua Dewan Pengawas Girls Not Brides, organisasi dunia yang bergerak dalam mengakhiri pernikahan usia dini, Princess Mabel van Oranje bertemu dengan Menko PMK membahas permasalahan tersebut di Indonesia. Dilansir dari Antara, Princess Mabel mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan pendekatan terintegrasi mulai dari pendidikan, kesehatan, budaya, agama, dan sebagainya. 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES

In Picture: Spanyol Taklukkan Iran 1-0

Kamis , 21 Juni 2018, 03:21 WIB