Monday, 4 Syawwal 1439 / 18 June 2018

Monday, 4 Syawwal 1439 / 18 June 2018

BNN akan Ubah Lahan Ganja di Aceh Jadi Agrowisata

Senin 26 February 2018 00:02 WIB

Rep: Rahma Sulistya/ Red: Nur Aini

Petugas Polda Aceh dan Polres Aceh Besar dibantu masyarakat mencabut tanaman ganja saat  pemusnahan di Pegunungan Indra Puri, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, (21/10).

Petugas Polda Aceh dan Polres Aceh Besar dibantu masyarakat mencabut tanaman ganja saat pemusnahan di Pegunungan Indra Puri, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, (21/10).

Foto: ANTARA FOTO
Lahan ganja akan ditanami tanaman produktif.

REPUBLIKA.CO.ID, GAYO LUES -- Badan Narkotika Nasional (BNN) mengalihkan fungsi lahan di Aceh yang kerap digunakan untuk menanam ganja menjadi agrowisata. Pengalihan ini menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Aceh, dan instansi terkait lainnya, untuk menginisiasi sebuah grand desain alternative development (GDAD).

"Melalui program ini petani ganja di Aceh akan beralih untuk menanam tanaman produktif seperti jagung, kedelai, dan sebagainya," ujar Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id pada Ahad (25/2).

Sebelum pensiun, Buwas mengunjungi Kabupaten Gayo Lues, Nangroe Aceh Darussalam (NAD), untuk melihat secara langsung lahan ganja di sana. Kunjungan itu juga berdasar pada banyaknya kasus yang telah terungkap, dan Aceh diketahui menjadi salah satu daerah penghasil ganja di dunia.

Penanaman ganja ilegal dilakukan di Aceh untuk kemudian dijual di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh sebab itu, BNN berupaya untuk menghentikan praktik penanaman ilegal tersebut. "Dalam GDAD itu, selain sektor pertanian, alih fungsi lahan juga akan dilakukan menjadi perikanan, dan sektor pariwisata. Kami juga akan melakukan penanaman perdana pada program alternative development pekan depan," kata Kepala BNN yang akrab disapa Buwas itu.

Penanaman yang dilakukan di Kabupaten Gayo Lues, NAD, Senin (26/2) dan di Kabupaten Bireun, NAD, Rabu (28/2), BNN akan mengajak KLHK, Gubernur Aceh, serta Anggota DPR RI Dapil Aceh. Kedua wilayah ini, merupakan pilot project dari program alternative development yang telah dirancang oleh BNN.

"Pelaksanaan GDAD ini dibuat ke dalam tiga tahapan dalam jangka waktu 10 tahun. Tahapan pertama adalah pembangunan kepercayaan, kedua adalah pengimplementasian program, dan ketiga adalah pembangunan agrowisata," kata Buwas.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES