Jumat, 16 Zulqaidah 1440 / 19 Juli 2019

Jumat, 16 Zulqaidah 1440 / 19 Juli 2019

DPR Ingin Hak Angket KPK, Oce Madril: Buka Data Hukum Bisa Dipidana

Sabtu 29 Apr 2017 15:55 WIB

Rep: Singgih Wiryono/ Red: Nur Aini

Anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem Taufiqulhadi (kanan) memberikan surat usulan pengajuan hak angket KPK kepada pimpinan DPR dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4).

Anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem Taufiqulhadi (kanan) memberikan surat usulan pengajuan hak angket KPK kepada pimpinan DPR dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4).

Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara, Oce Madril mengatakan, memaksa membuka data-data penegakan hukum adalah sebuah pidana. Larangan membuka informasi tindak pidana, kata dia, sudah tertuang dalam undang-undang. Hal itu untuk menanggapi adanya hak angket dari DPR yang ingin meminta KPK membuka data penyidikan kasus korupsi KTP-elektronik.

"Itu dilarang oleh undang-undang, undang-undang KIP melanggar informasi penegakan hukum itu dibuka kepada pihak-pihak yang tidak berwenang, itu sudah dinyatakan dalam undang-undang," katanya saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (29/4).

Madril menjelaskan, undang-undang yang dilanggar dalam memaksa membuka informasi tindak pidana sudah tertuang dalam undang-undang MD3 (Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Memaksa membuka informasi tindak pidana pada yang tidak berwenang juga melanggar undang-undang keterbukaan informasi.

"Jadi kalau memaksa menyerahkan data-data tersebut, pertama adalah melanggar Undang-undang MD3 juga melanggar undang-undang keterbukaan informasi. Pihak-pihak yang memaksa meminta data penegakan hukum, itu bisa dipidana," ujarnya.

Sebelumnya, pada sidang paripurna DPR RI Jumat (28/4) lalu, telah diputuskan untuk membuat pansus pembentukan hak angket. Hak angket ditunjukan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyiarkan rekaman Berita Acara Perkara (BAP) dari Miryam.

Sidang tersebut diwarnai aksi walk out oleh beberapa fraksi. Aksi walk out tersebut ditenggarai keputusan diambil oleh wakil ketua DPR RI, Fahri Hamzah di saat anggota dewan masih mengajukan interupsi.

Baca Juga: Hak Angket KPK Dinilai Gambarkan Konflik Kepentingan di Internal DPR

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA