Monday, 14 Muharram 1440 / 24 September 2018

Monday, 14 Muharram 1440 / 24 September 2018

Soal Pengajuan Sengketa Pilkada, Ini Kata Ketua MK

Kamis 23 February 2017 15:18 WIB

Rep: Andrian Saputra/ Red: Bilal Ramadhan

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)) Arief Hidayat

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)) Arief Hidayat

Foto: Antara/Reno Esnir

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat menegaskan pihaknya telah siap menerima pengajuan permohonan sengketa Pilkada 2017. Meski belum ada pengganti Patrialis Akbar yang yang diberhentikan setelah tersandung kasus korupsi. Namun kata di tak akan menghambat sidang sengketa Pilkada.

Hanya saja, dia menerangkan jika pada sengketa pilkada sebelumnya terdapat tidak panel dengan masing-masing panel terdapat tidak hakim konstitusi. Kemungkinan untuk sengketa Pilkada 2017, hanya akan terdapat dua panel sengketa pilkada.

"Tidak ada masalah, kalau hakimnya lengkap nanti kita buat tiga panel, kalau hakimnya ada delapan kita bentuk dua panel, tidak ada masalah. Kalau (pelaksanaannya) satu bulan selesai, berarti kita kan bentuk dua panel. Nanti hakim yang masuk kemudian hanya masuk di sidang pleno, jadi tidak ada masalah," tutur Arief usai menghadiri pengukuhan Ketua Komisi Yudisial, Aidul Fitriciada Azhari sebagai Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Kamis (23/2) siang.

Sementara itu sebelumnya Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ferry Kurnia Riskiansyah meminta pihak yang hendak mengajukan sengketa hasil Pilkada untuk mempersiapkan sejumlah alat bukti. KPU mencatat ada enam daerah yang saat ini memiliki potensi mengajukan gugatan hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) yakni, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kota Salatiga, Kabupaten Takalar (Sulawesi Selatan), Kabupaten Bombana (Sulawesi Tenggara) dan Aceh.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES

In Picture: KPK Luncurkan Bus Antikorupsi

Senin , 24 September 2018, 16:00 WIB