Kamis, 25 Safar 1441 / 24 Oktober 2019

Kamis, 25 Safar 1441 / 24 Oktober 2019

Komnas HAM: Surat Edaran Ujaran Kebencian Perlu Uji Publik

Selasa 03 Nov 2015 14:05 WIB

Rep: Qommarria Rostanti/ Red: Bilal Ramadhan

Komnas HAM (Ilustrasi)

Komnas HAM (Ilustrasi)

Foto: antara

REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai perlu ada uji publik, uji praktik atau simulasi terhadap surat edaran Kapolri tentang ujaran kebencian. Hal tersebut untuk mencegah penyalahgunaan surat edaran ujaran kebencian tersebut. Di samping itu, dalam pelaksanaan SE wajib hukumnya betul-betul diawasi.

"Polri perlu diingatkan supaya SE itu jangan dijadikan alat untuk membungkam masyarakat sipil yang ingin mengkritik pemerintah," kata Komisioner Komnas HAM, Manager Nasution kepada Republika.co.id, Selasa (3/11).

SE itu, kata dia, juga jangan didedikasikan untuk membatasi kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional wagra negara yang harus ditunaikan pemenuhannya oleh negara utamanya pemerintah. Hal ini berdasarkan pasal 28 I UUD 1945 dan pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak konstitusional warga negara itu tidak bisa dibatasi oleh SE," kata Manager.

Pembatasan HAM warga negara hanya boleh bibatasi oleh UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta ntuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum masyarakat (Pasal 28J ayat (2) UUD45).

"SE itu tidak boleh menjadi syiar ketakutan bagi warga negara," kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, SE Kapolri soal penanganan ujaran kebencian akhirnya diterbitkan. SE dengan Nomor SE/06/X/2015 tersebut diteken Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015 lalu dan telah dikirim ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA