Friday, 27 Jumadil Akhir 1441 / 21 February 2020

Friday, 27 Jumadil Akhir 1441 / 21 February 2020

KAMMI Minta Hakim Konstitusi Bukan Datang dari Parpol

Selasa 08 Oct 2013 14:55 WIB

Rep: Amri Amrullah/ Red: A.Syalaby Ichsan

KAMMI

KAMMI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) berharap  perlunya penyelamatan cepat integritas Mahkamah Konstitusi (MK), setelah terjadi kasus suap tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam rilisnya, KAMMI meminta perlunya pengawasan yang ketat terhadap hakim-hakim MK. "KAMMI merekomendasikan kepada presiden segera  mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membuat lembaga eksternal baru, berfungsi mengawasi kinerja hakim MK," ujar Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Arif Susanto, Selasa (8/10).

Pihaknya menilai, pengawasan Hakim MK dan Penegakan Kode Etik Hakim harus menjadi prioritas langkah untuk menyelamatkan integritas kelembagaan MK. "Kekuasaan Kehakiman semestinya adalah kekuasaan yang independen dari intervensi kekuasaan manapun," terangnya.

Menurut dia, Hakim MK seharusnya memiliki integritas dan independensi dari intervensi siapapun, terutama para politisi. Oleh sebab itu, KAMMI merekomendasikan untuk segera meninjau ulang komposisi Hakim dengan latar belakang partai politik. 

Dia menjelaskan, cara yang bisa dilakukan adalah dengan segera menyusun Perppu yang melarang Hakim MK memiliki latar belakang sebagai politisi partai politik.

Selain itu, KAMMI  merekomendasikan untuk menambah kuota bagi para Hakim dengan berlatar belakang yang professional dan akademisi agar independensi MK dapat tetap terjaga.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA