Jumat, 17 Jumadil Akhir 1440 / 22 Februari 2019

Jumat, 17 Jumadil Akhir 1440 / 22 Februari 2019

Bahas Insentif Transportasi, Kemenhub Kordinasi dengan Organda

Senin 12 Mar 2012 19:29 WIB

Red: Ajeng Ritzki Pitakasari

Transportasi umum, sektor yang paling terkena dampak dari kenaikan BBM

Transportasi umum, sektor yang paling terkena dampak dari kenaikan BBM

Foto: Republika/Aditya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) segera membahas pemberian insentif bagi sektor transportasi darat sehubungan dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. "Kami berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Organda," kata Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono di Jakarta, Senin (12/3).

Menurut dia, pemerintah masih melakukan kajian terkait dengan jenis insentif apa yang dapat diberikan, seperti bantuan dalam peremajaan angkutan atau pengadaan suku cadang. Dengan berbagai kajian terkait dengan insentif tersebut, dia berharap pihak angkutan umum tidak menaikkan ongkos biaya angkutan seiring dengan pemberlakuan harga baru BBM bersubsidi.

Sebelumnya, Organda menyatakan bahwa BBM bersubsidi tetap perlu diberikan kepada angkutan umum karena kebanyakan penumpangnya adalah rakyat yang tidak mampu. "Subsidi BBM tetap perlu diberikan untuk angkutan umum," kata Ketua DPP Organda, Eka Sari Lorena Soerbakti.

Menurut dia, pemberian BBM bersubsidi bagi angkutan umum dinilai perlu karena khusus bagi angkutan umum perkotaan dan jarak pendek-menengah dinilai kerap digunakan oleh orang-orang yang tidak mampu membeli kendaraan pribadi. Selain itu, dia mengemukakan bahwa angkutan umum sebenarnya hanya menggunakan sekitar 3 persen dari keseluruhan BBM bersubsidi yang dipakai.

"Angkutan umum bagi rakyat yang umumnya adalah mereka yang tak mampu membeli kendaraan pribadi sehingga apabila angkutan umum hilang dan tak mampu bertahan, maka akan ada tantangan sangat serius," katanya.

Sementara itu, masih terkait dengan transportasi laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menginginkan adanya subsidi bagi alat transportasi yang digunakan untuk pengangkutan, khususnya dalam meningkatkan pendistribusian hasil perikanan di Tanah Air.

"Kalau ada subsidi untuk transportasi gabah dan padi, kenapa subsidi untuk transportasi ikan tidak bisa?" kata Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Saut Hutagalung dalam diskusi tentang penataan ekspor dan impor perikanan yang digelar di Jakarta, Kamis (1/3).

Menurut Saut, subsidi untuk transportasi hasil komoditas perikanan sangatlah penting antara lain mengingat luasnya wilayah Indonesia, dari bagian barat hingga ke bagian timur.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES