Sunday, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 December 2019

Sunday, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 December 2019

Perombakan ASN Pemkot Tasikmalaya Segera Dilakukan

Selasa 14 May 2019 17:31 WIB

Rep: Bayu Adji/ Red: Muhammad Hafil

Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Foto: setkab.go.id
Kegiatan pemerintahan di Tasikmalaya terus berjalan.

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya berencana melakukan sejumlah perombakan aparatur sipil negera (ASN) dalam waktu dekat. Pasalnya, sejumlah posisi penting dalam lingkungan Pemkot Tasik banyak yang pensiun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya Ivan Dicksan mengatakan, setidaknya ada enam jabatan eselon 3 yang akan ditinggali pensiun. Selain itu, menurut dia ada 11 lurah yang berpotensi akan segera pensiun.

"Memang Mei ini ada beberapa yang pensiun dan kosong, Juni juga nanti ada. Kita lagi godok ini bisa cepet diisi," kata dia di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (13/5).

Ia menjelaskan, jika ada satu orang yang jabatannya dipromosikan efeknya akan panjang. Pasalnya, secara otomatis jabatan ASN yang promosi itu akan mengalami kekosongan juga.

Alhasil, menurut Ivan, perombakan harus dilakukan dengan cukup besar. Selain itu, perombakan juga harus dilakukan dengan cepat. Pasalnya, roda pemerintahan meski ada beberapa ASN yang pensiun. Namun, ia belum tahu waktu perombakan akan dilakukan.

Sebelumnya, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman mengatakan akan segera melakukan sejumlah perombakan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya. Ia beranggapan, ada beberapa jabatan yang harus segera diisi oleh pejabat.

"Ada beberapa kelurahan kosong itu harus segera diisi. Karena kan nanti ada bantuan (dana) kelurahan," kata dia.

Ia menegaskan, perombakan itu merupakan kebutuhan organisasi agar pelayanan Pemkot Tasikmalaya bisa terus berjalan maksimal. Jangan sampai, kata dia, ketika dana kelurahan sudah cair justru masih ada jabatan yang kosong di jajaran kelurahan.

Menurut dia, status tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjeratnya tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat. "Kegiatan pemerintahan terus berjalan," kata dia.

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA